Perselisihan Diplomatik: AS Nyatakan Duta Besar Afrika Selatan Persona Non Grata

Amerika Serikat mengambil langkah drastis dalam hubungan diplomatiknya dengan Afrika Selatan dengan menyatakan Duta Besar Ebrahim Rasool sebagai persona non grata dan memerintahkannya meninggalkan negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, melalui media sosial pada Jumat, 14 Maret 2025. Langkah ini merupakan tindakan yang sangat jarang dilakukan dalam diplomasi AS dan menandakan ketegangan yang semakin meningkat antara kedua negara.

Rubio dalam pernyataannya secara eksplisit menuduh Rasool sebagai seorang politisi yang menghasut dan memiliki sentimen anti-Amerika serta anti-Presiden Donald Trump. Pernyataan tersebut mengacu pada artikel dari media konservatif Breitbart yang mengutip pidato Rasool dalam sebuah seminar kebijakan luar negeri. Dalam pidato tersebut, Rasool diduga mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Trump, menghubungkannya dengan supremasi kulit putih dan menentang gerakan Make America Great Again (MAGA). Rasool, seorang aktivis anti-apartheid, juga telah vokal mengkritik kebijakan luar negeri AS lainnya, termasuk konflik di Jalur Gaza. Pernyataan Rubio menyebutkan kritik Rasool terhadap pemerintahan Trump sebagai alasan utama penetapan status persona non grata.

Pengusiran Rasool bukanlah insiden terisolasi. Ketegangan antara Washington dan Pretoria telah meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir, yang dipicu oleh sejumlah faktor. Pada bulan Februari, Presiden Trump membekukan bantuan AS untuk Afrika Selatan, menuduh pemerintah Afrika Selatan melakukan penyitaan tanah dari petani kulit putih melalui kebijakan reformasi agraria. Tuduhan ini telah dibantah oleh pemerintah Afrika Selatan. Lebih lanjut, Trump meningkatkan ketegangan dengan mengundang para petani kulit putih Afrika Selatan untuk berimigrasi ke Amerika Serikat, sebuah pernyataan yang memicu kecaman internasional.

Elon Musk, seorang miliarder yang lahir di Afrika Selatan dan kini dekat dengan Trump, juga ikut berkomentar, menuduh pemerintah Afrika Selatan menerapkan undang-undang kepemilikan tanah yang bersifat rasis. Hal ini memperumit situasi yang sudah tegang, karena isu kepemilikan tanah di Afrika Selatan merupakan masalah yang kompleks dan sensitif, dengan sejarah yang terkait erat dengan era apartheid. Reformasi agraria terus menjadi topik perdebatan, dengan pemerintah Afrika Selatan berada di bawah tekanan untuk mengatasi ketidakseimbangan kepemilikan tanah yang masih tertinggal dari masa lalu.

Pengusiran Duta Besar Rasool menandai babak baru dalam perselisihan diplomatik antara AS dan Afrika Selatan. Langkah ini berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut dan berdampak signifikan pada hubungan bilateral antara kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan kerjasama internasional. Dampak jangka panjang dari keputusan ini masih belum dapat diprediksi, namun jelas menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mendalam dan serius antara kedua pemerintah.

• Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
  • Langkah pengusiran duta besar merupakan tindakan yang tidak biasa dan menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi.
  • Pernyataan Menteri Luar Negeri Rubio mengacu pada sumber media konservatif sebagai dasar untuk pengusiran tersebut.
  • Isu reformasi agraria di Afrika Selatan dan dampaknya terhadap hubungan AS-Afrika Selatan menjadi faktor penting dalam ketegangan ini.
  • Pernyataan Presiden Trump mengenai imigrasi petani kulit putih Afrika Selatan telah memperburuk situasi.
  • Komentar Elon Musk menambah kompleksitas dan kontroversi seputar isu kepemilikan tanah di Afrika Selatan.

Ke depan, masih harus dilihat bagaimana kedua negara akan merespon situasi ini dan upaya apa yang akan dilakukan untuk meredakan ketegangan.