Gubernur Dedi Mulyadi Pimpin Pembongkaran Bangunan Liar di Bekasi, Raih Dukungan Kepala Desa Setelah Dialog

Pada Jumat, 14 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin langsung penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sepak, Desa Srijaya dan Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Aksi tegas ini awalnya diwarnai penolakan dari Kepala Desa Srijaya, Canih Hermansyah, yang menyuarakan keberatannya melalui sebuah video yang diunggah di media sosial. Canih mempertanyakan kurangnya sosialisasi dan prosedur yang dianggapnya tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), bahkan sampai menuding kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi sebagai otoriter. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas pelaksanaan pembongkaran yang terkesan mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Keberatan Canih Hermansyah terhadap pelaksanaan pembongkaran tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyoroti kurangnya tahapan peringatan dan komunikasi yang memadai sebelum pelaksanaan eksekusi. Pernyataan Kepala Desa Srijaya tersebut menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan terkait metode penataan ruang di wilayah tersebut. Kritikannya terhadap metode yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Namun, dinamika situasi berubah secara signifikan setelah Gubernur Dedi Mulyadi melakukan dialog langsung dengan warga terdampak dan Kepala Desa Srijaya. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kapolres Bekasi dan Bupati Bekasi, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan secara detail alasan di balik pembongkaran bangunan liar tersebut. Ia menekankan bahwa bangunan-bangunan yang dibongkar merupakan bangunan tak berizin yang dibangun di bantaran sungai, sehingga menyebabkan penyempitan aliran sungai dan berpotensi mengakibatkan banjir. Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi juga memberikan jaminan kompensasi dan bantuan bagi warga yang terdampak pembongkaran.

Gubernur Dedi Mulyadi menjanjikan pembangunan kembali warung dan bangunan milik warga yang dibongkar menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Janji tersebut berhasil meredakan ketegangan dan mendapatkan sambutan positif dari warga terdampak, termasuk Kepala Desa Srijaya. Canih Hermansyah, yang awalnya menolak keras, akhirnya menyatakan dukungannya atas program tersebut setelah mendengar penjelasan dan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengutarakan rasa syukur atas solusi yang ditawarkan dan menyatakan dukungannya terhadap program tersebut.

Gubernur Dedi Mulyadi pun menegaskan bahwa program tersebut bukan semata-mata program pemerintah, tetapi juga untuk kepentingan dan keselamatan warga. Ia menyampaikan hal tersebut dihadapan Bupati Bekasi, Kapolres Bekasi, dan warga setempat. Sebagai penutup, Dedi Mulyadi memberikan instruksi tegas untuk pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran sungai di wilayah Tambun Utara, Desa Srijaya, yang disambut antusias dan dukungan penuh dari warga.

Peristiwa ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan dialog yang efektif dalam menjalankan kebijakan publik. Meskipun awalnya diwarnai penolakan, langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk berdialog langsung dengan warga dan memberikan penjelasan serta solusi yang konkret berhasil memperoleh dukungan penuh dari masyarakat dan merubah persepsi negatif sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi contoh penting dalam membangun kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penataan ruang dan pencegahan bencana.