Anjloknya Angka Kelahiran di Vietnam: Upaya Pemerintah Melalui Perpanjangan Cuti Hamil

Pemerintah Vietnam tengah berupaya mengatasi penurunan drastis angka kelahiran yang telah mencapai titik terendah dalam sejarah. Sebagai respons terhadap tren ini, otoritas kependudukan Vietnam berencana merevisi kebijakan cuti hamil, dengan usulan perpanjangan masa cuti bagi ibu yang melahirkan anak kedua, dari enam bulan menjadi tujuh bulan. Langkah ini merupakan bagian dari rancangan undang-undang kependudukan baru yang sedang digodok Kementerian Kesehatan Vietnam. Tujuan utama revisi ini adalah untuk mendorong peningkatan angka kelahiran yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan signifikan, bahkan berada di bawah tingkat kesuburan pengganti.

Rancangan undang-undang tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan durasi cuti hamil. Lebih luas lagi, rancangan ini mencakup tiga pilar kebijakan utama: pertama, mempertahankan tingkat kesuburan; kedua, meminimalkan ketidakseimbangan gender pada kelahiran; dan ketiga, menjaga rasio jenis kelamin pada kelahiran agar tetap seimbang dan meningkatkan kualitas populasi secara keseluruhan. Undang-undang ini juga akan mengukuhkan hak setiap pasangan dan individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai keputusan memiliki anak, waktu kelahiran, jumlah anak, serta jarak antar kelahiran. Keputusan tersebut dapat disesuaikan dengan berbagai faktor, termasuk usia, kondisi kesehatan, pekerjaan, pendapatan, dan kemampuan pengasuhan.

Untuk mencapai sasaran peningkatan angka kelahiran, pemerintah Vietnam juga menerapkan strategi jangka panjang hingga tahun 2030. Strategi ini antara lain mencakup insentif bagi pasangan muda untuk menikah sebelum usia 30 tahun dan memiliki anak lebih dini. Terdapat pula dorongan khusus bagi perempuan untuk memiliki anak kedua sebelum usia 35 tahun. Direktur Otoritas Kependudukan Vietnam, Le Thanh Dung, menjelaskan bahwa kebijakan sebelumnya yang membatasi jumlah anak dan menerapkan sanksi bagi anggota partai yang memiliki lebih dari dua anak, kini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Kebijakan dua anak yang diberlakukan selama beberapa dekade terakhir telah dinilai gagal mengatasi masalah ini.

Data terbaru menunjukkan tren penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, tingkat kesuburan mencapai 2,11 anak per perempuan. Angka ini kemudian menurun menjadi 2,01 pada tahun 2022, 1,96 pada tahun 2023, dan mencapai titik terendah 1,91 pada tahun 2024. Tingkat kesuburan pengganti, yaitu jumlah rata-rata anak yang harus dilahirkan setiap perempuan agar jumlah populasi stabil, adalah 2,1 anak per perempuan. Penurunan angka kelahiran di bawah tingkat ini mengindikasikan potensi krisis demografis di masa depan. Pemerintah Vietnam menyadari urgensi masalah ini dan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk membalikkan tren negatif tersebut melalui berbagai program dan kebijakan yang komprehensif, termasuk perpanjangan cuti hamil dan insentif lainnya.

Pemerintah mengharapkan bahwa dengan sejumlah upaya yang dilakukan, termasuk perpanjangan cuti hamil, akan dapat meningkatkan angka kelahiran dan mencegah terjadinya krisis demografi di Vietnam di masa depan. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.