Kerjasama Kemenpupr dan Penegak Hukum Berantas Penyalahgunaan Rumah Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) tengah gencar memberantas praktik penyalahgunaan program rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menpupr), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan perumahan tersebut tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama intensif dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kecurangan, termasuk mereka yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk mendapatkan lebih dari satu unit rumah subsidi.

Menpupr Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa permasalahan ini telah dilaporkan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat tingkat menteri yang membahas strategi pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan program rumah subsidi. “Kami telah menginisiasi kerjasama yang erat dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan memproses secara hukum setiap kasus penyalahgunaan rumah subsidi, khususnya yang melibatkan penggunaan KTP palsu atau praktik mendapatkan lebih dari satu unit rumah,” jelas Menpupr Maruarar saat dijumpai di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Menpupr menjelaskan bahwa upaya pemberantasan penyalahgunaan ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum. Sejumlah langkah strategis lain juga telah dan terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program rumah subsidi. Audit BPK ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait potensi penyimpangan dan menjadi dasar untuk perbaikan sistem.

Selain audit BPK, Kemenpupr juga memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data untuk menentukan penerima manfaat program rumah subsidi. Dengan adanya DTKS, Kemenpupr dapat melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima secara akurat, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan. “Kehadiran DTKS menjadi kunci bagi kami untuk mempercepat program-program pro rakyat, khususnya dalam membantu masyarakat miskin ekstrem mendapatkan akses terhadap perumahan layak huni,” ungkap Menpupr Maruarar.

Langkah-langkah tersebut, menurut Menpupr, merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan program rumah subsidi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemenpupr menekankan bahwa setiap individu yang terbukti melakukan kecurangan dalam mendapatkan rumah subsidi akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan program rumah subsidi dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang kurang mampu.

Berikut beberapa poin penting yang dilakukan Kemenpupr dalam mencegah penyalahgunaan rumah subsidi:

• Kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kecurangan.
• Laporan langsung kepada Menko PMK mengenai permasalahan ini.
• Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
• Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk verifikasi dan validasi data calon penerima.

Kemenpupr berharap dengan langkah-langkah komprehensif ini, program rumah subsidi dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap perumahan layak huni.