Upaya Hukum Menggugat Konsentrasi Kekuasaan di Partai Politik Indonesia

Sebuah gugatan yang diajukan oleh Edward Thomas Lamury Hadjon, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana, ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah menarik perhatian luas. Gugatan tersebut menargetkan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MD3, dengan fokus utama pada pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Hadjon berargumen bahwa konsentrasi kekuasaan dalam partai politik mengancam kualitas demokrasi Indonesia dan menghambat regenerasi kepemimpinan.

Hadjon mempersoalkan absennya batasan masa jabatan ketua umum partai politik. Ia berpendapat bahwa hal ini memungkinkan munculnya dominasi dan otoritarianisme, mencegah rotasi kepemimpinan yang vital dalam sistem demokrasi yang sehat. Kekuasaan yang terpusat dalam satu individu dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan stagnasi ideologis dan menghambat pembaruan dalam partai. Sebagai solusi, ia mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum selama lima tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali hanya satu kali, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pembatasan Masa Jabatan: Regenerasi dan Demokrasi Internal

Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukan hanya soal individu, tetapi menyangkut kesehatan sistem demokrasi itu sendiri. Konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu figur dapat mengarah pada pembentukan dinasti politik dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Rotasi kepemimpinan yang teratur memfasilitasi regenerasi, menciptakan dinamika internal yang lebih sehat dan responsif terhadap perubahan zaman. Tanpa pembatasan, potensi dominasi kekuasaan menjadi sangat besar, mengakibatkan stagnasi kebijakan dan pengabaian inovasi.

Banyak contoh di Indonesia menunjukkan dampak negatif dari masa jabatan ketua umum yang panjang. Pengendalian penuh atas keputusan strategis partai oleh satu individu selama bertahun-tahun dapat memperpanjang kekuasaan secara tidak sehat. Ini mengakibatkan kurangnya inovasi dan pengambilan kebijakan yang stagnan. Oleh karena itu, perubahan dalam UU Partai Politik untuk membatasi masa jabatan menjadi langkah penting untuk membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan dan menciptakan sistem yang lebih demokratis dan transparan. Tujuannya adalah untuk menciptakan partai politik yang lebih dinamis, responsif terhadap perubahan, dan relevan dengan aspirasi masyarakat.

Hak Recall: Keseimbangan Kekuasaan dan Independensi Legislatif

Gugatan Hadjon juga menyoroti mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR melalui hak recall yang diusulkan oleh partai politik. Hadjon berpendapat bahwa kewenangan ini dapat melemahkan independensi legislatif, membuat anggota DPR lebih tunduk pada kepentingan partai daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dalam sistem demokrasi yang ideal, anggota parlemen harus bebas bertindak sesuai aspirasi konstituennya.

Kewenangan recall yang terpusat di partai politik berisiko menciptakan sistem yang mengutamakan kepentingan internal partai daripada kepentingan publik. Untuk mengatasi hal ini, Hadjon menyarankan agar PAW anggota DPR tidak hanya didasarkan pada keputusan internal partai, tetapi juga melibatkan mekanisme pemilihan umum atau pemilihan ulang yang melibatkan rakyat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dengan demikian, rakyat memiliki kontrol lebih besar atas keputusan pergantian anggota DPR, dan anggota DPR lebih bertanggung jawab pada pemilihnya.

Implikasi Konstitusional dan Demokrasi

Gugatan ini membuka diskusi penting tentang hubungan antara kekuatan partai politik, independensi lembaga legislatif, dan sistem demokrasi Indonesia. Pembatasan masa jabatan ketua umum dan perubahan mekanisme recall memiliki implikasi konstitusional yang signifikan. Secara konstitusional, pembatasan masa jabatan dapat memperkuat demokrasi internal partai, mencegah dominasi kekuasaan, dan mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih segar. Sementara perubahan mekanisme recall memerlukan penyesuaian teknis dalam UU Pemilu untuk menghindari kompleksitas dan ketidakstabilan politik.

Penerimaan gugatan oleh MK akan menjadi tonggak penting dalam penguatan demokrasi Indonesia. Hal ini akan mengurangi dominasi kekuasaan yang terpusat, mendorong partai politik untuk lebih inklusif, dan berfokus pada perkembangan ideologi. Meskipun ada tantangan teknis dan politis, upaya ini sangat penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih sehat dan berkelanjutan, di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas utama.