Pemerintah Tegas Tangani Ormas Penghambat Investasi

Investasi di Indonesia terancam kerugian ratusan triliun rupiah akibat aksi premanisme sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Aksi-aksi tersebut, yang meliputi pemerasan dan penghambatan operasional usaha, telah menjadi sorotan pemerintah dan kalangan pengusaha. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas para pelaku. Pemerintah akan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap ormas-ormas yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Langkah ini merupakan respon atas laporan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha di kawasan industri yang menjadi korban aksi premanisme tersebut.

"Pemerintah akan menelusuri satu persatu laporan tersebut," tegas Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025). Inventarisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti tindakan ormas yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengusaha Kawasan Industri Menjadi Korban Utama

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan keresahan para pengusaha di kawasan industri. Ormas-ormas tersebut kerap meminta sejumlah uang atau 'jatah' atas berbagai aktivitas usaha, termasuk pengelolaan limbah industri. Aksi ini terjadi bahkan sejak proses pemilihan kavling untuk pengelolaan limbah. Permasalahan ini semakin kompleks karena pergantian kepala desa yang sering terjadi, membuat upaya pengusaha untuk mengelola limbah secara legal dan tertib selalu terganggu.

• Ormas meminta jatah untuk pengelolaan limbah, bahkan sebelum proses pemilihan kavling selesai.
• Pergantian kepala desa seringkali memicu munculnya tuntutan baru dari ormas yang berbeda.
• Pengusaha kesulitan menjalankan tender dan prosedur resmi karena intervensi dari ormas.
• Pengusaha telah berupaya melibatkan kepala desa, tetapi upaya tersebut tidak efektif.

"Situasi ini sangat mempersulit operasional perusahaan," jelas Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025). Mereka harus menghadapi tuntutan dan gangguan dari berbagai ormas, mengganggu proses tender dan kegiatan operasional lain seperti pengadaan katering dan transportasi.

Solusi Komprehensif Diperlukan

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan industri. Ia berpendapat bahwa investasi yang lancar akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan usaha-usaha kecil dan menengah (UKM). Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyerukan tindakan tegas terhadap aksi premanisme. Ia bahkan melihat potensi solusi alternatif, yaitu menciptakan lapangan kerja baru untuk anggota ormas yang terlibat, untuk mengurangi tindakan premanisme.

"Tindakan pemerasan jelas merupakan tindakan pidana," tegas Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu solusi untuk mengurangi aksi-aksi ilegal tersebut.

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menindak tegas segala bentuk tindakan yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan investasi yang masuk ke Indonesia dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.