Penundaan Pengangkatan ASN: Nasib Guru Honorer di Jawa Tengah Menggantung

Seorang guru honorer di Jawa Tengah, Mustofa, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait penundaan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diputuskan pemerintah pusat. Keprihatinan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam sesi dialog publik “Ngobrol Bareng Pak Luthfi” di Cilacap, Rabu (12/3/2025). Penundaan ini, menurut Mustofa, menimbulkan ketidakpastian yang signifikan bagi para calon ASN, terutama bagi mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN.

Mustofa, yang mengaku hanya tinggal setahun lagi memasuki masa pensiun, mengungkapkan keresahannya. Ia menjelaskan bahwa banyak rekannya yang telah meninggalkan pekerjaan lama mereka dengan keyakinan akan segera diangkat sebagai ASN. Namun, dengan penundaan hingga Maret 2026, mereka kini menghadapi dilema. “Kami ditunda sampai 1 Maret 2026. Banyak di antara kami yang sudah keluar dari pekerjaan sebelumnya. Yang lebih memprihatinkan, ada di antara kami yang setahun lagi pensiun. Jadi, sebelum diangkat, kami sudah pensiun terlebih dahulu,” ujar Mustofa dengan nada kecewa.

Situasi ini diperparah dengan kebutuhan guru yang mendesak di Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh Jawa Tengah. Mustofa menekankan pentingnya peran guru honorer dalam memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif. “Bapak sebagai Gubernur, perlu Bapak ketahui, SLB di seluruh Jawa Tengah sangat membutuhkan guru. Kami memohon dengan sangat agar penundaan ini dibatalkan,” pintanya kepada Gubernur Luthfi. Ia berharap Gubernur dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi para guru honorer ini ke pemerintah pusat.

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah berupaya maksimal. “Persoalan ini masih dalam pembahasan dan telah diusulkan ke pemerintah pusat. Surat usulan telah dikirimkan, dan bukan hanya di Cilacap, tetapi juga di daerah lain bahkan provinsi lain mengalami hal serupa. Anggaran pun telah disiapkan,” jelas Luthfi. Ia meminta kesabaran dari para calon ASN sembari menunggu keputusan pemerintah pusat. Luthfi juga menekankan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah telah dipanggil untuk mengevaluasi dan mempercepat proses pengusulan.

Di sisi lain, keputusan pemerintah pusat untuk menunda pengangkatan CASN, baik CPNS maupun PPPK, hingga Oktober 2025 dan Maret 2026, telah menimbulkan gelombang protes. Keputusan ini diambil setelah rapat di Kompleks DPR RI, dengan alasan penyesuaian jadwal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa penyesuaian tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. “Pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026,” ungkap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR.

Penundaan ini menimbulkan kecemasan bagi ribuan calon ASN yang telah melewati proses seleksi panjang dan berharap segera mendapatkan kepastian status kepegawaian. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil dan mempertimbangkan dampak penundaan ini terhadap kehidupan para honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi dengan penuh dedikasi. Kejelasan informasi dan transparansi proses pengangkatan ASN sangat diharapkan untuk meredakan kecemasan dan memberikan kepastian bagi para guru honorer dan calon ASN lainnya di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia.