Pemerintah Luncurkan Program Sekolah Rakyat: Strategi Dua Arah Atasi Masalah Putus Sekolah

Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis untuk mengatasi permasalahan putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang dengan pendekatan dua jalur, yakni revitalisasi aset sekolah eksisting dan pembangunan sekolah baru. Langkah ini merupakan respons terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan angka putus sekolah di seluruh jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2023/2024, serta angka signifikan kepala rumah tangga miskin ekstrem dengan pendidikan rendah. Kemiskinan, sebagaimana ditegaskan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, memiliki dampak multidimensional yang luas, meliputi rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan risiko anak terjerumus dalam tindakan kriminalitas.

Dua Model Pembangunan Sekolah Rakyat:

Program Sekolah Rakyat akan diimplementasikan melalui dua model utama. Pertama, revitalisasi aset sekolah yang telah ada. Model ini akan memanfaatkan aset-aset yang representatif milik Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah daerah, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta. Revitalisasi akan difokuskan pada pembenahan dan pengadaan sarana serta prasarana sekolah dan asrama yang dibutuhkan, dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Model kedua melibatkan pembangunan sekolah baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektar yang dimiliki oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan sektor swasta. Sekolah-sekolah baru ini direncanakan sebagai kompleks pendidikan terpadu, dilengkapi dengan tower sekolah, tower asrama putra dan putri, gedung kantor, perumahan guru, serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang terbuka hijau (RTH), sarana olahraga, klinik kesehatan, tempat ibadah, dan laboratorium. Standar fasilitas yang ditetapkan mengacu pada standar nasional sekolah, memastikan kualitas pendidikan yang setara bagi seluruh siswa.

Kerjasama Antar Kementerian dan Dampak Sosial-Ekonomi:

Pemerintah telah melakukan kerja sama formal antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag), yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Kerjasama ini meliputi pelaksanaan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi penerima manfaat program, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sosial. Kolaborasi antar kementerian ini mencakup penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan materi pengajaran keagamaan dan pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan. Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Data Menunjukkan Kebutuhan Mendesak:

Data dari Kementerian Pendidikan pada Januari 2025 menunjukkan sekitar 730.703 siswa SMP lulus namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini menjadi salah satu indikator penting yang memperkuat urgensi program Sekolah Rakyat. Selain itu, BPS mencatat 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya memiliki pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Fakta-fakta ini menunjukkan hubungan erat antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu memutus siklus kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sesuai dengan visi Presiden untuk pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan:

Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Melalui dua model pembangunan dan kolaborasi antar kementerian, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.