Polemik pengadaan tablet untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) senilai hampir Rp 1 miliar menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut angkat bicara mengenai isu ini, menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah dan prioritas pada kepentingan rakyat.

Saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah, termasuk pengadaan perangkat elektronik bagi anggota legislatif, harus dievaluasi berdasarkan urgensinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia berjanji akan meninjau langsung pengadaan tablet tersebut untuk memastikan apakah langkah ini benar-benar mendesak atau tidak.

"Nanti akan kita lihat dulu apakah itu menjadi sesuatu yang sangat urgen atau tidak, nanti akan kita cek seperti apa," tegas Dedi.

Dalam konteks kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum stabil, Dedi Mulyadi mengingatkan agar anggaran daerah difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi warga. Ia juga mengimbau para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas anggaran dan menghindari jebakan kebutuhan birokrasi semata.

"Sebaiknya saya sarankan buat bupati wali kota untuk membuat anggaran yang efektif buat daerahnya. Memberikan manfaat buat masyarakatnya," imbuhnya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa prinsip efisiensi yang sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola anggaran secara hemat tanpa mengorbankan pelayanan publik yang esensial. Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan operasional dan investasi publik yang memberikan dampak signifikan bagi kualitas hidup masyarakat.

Sebelumnya, DPRD KBB berencana membeli tablet baru untuk para anggota dewan dengan alasan efisiensi anggaran dalam penggandaan dokumen fisik. Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, mengklaim bahwa pembelian tablet dengan spesifikasi tinggi akan mengurangi biaya fotokopi yang mencapai Rp 50 juta per anggota dewan.

"Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kita biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp 50 juta buat setiap anggota dewan," jelas Mahdi.

Mahdi juga menambahkan bahwa perangkat yang dibeli harus memiliki spesifikasi tinggi karena akan digunakan dalam jangka waktu lama dan menjadi inventaris negara. Ia mencontohkan spesifikasi minimal yang diinginkan adalah hardisk 512 GB atau bahkan 1 terabyte.

Namun, rencana pengadaan tablet ini menuai kritik dari masyarakat yang mempertanyakan apakah penghematan biaya fotokopi sebanding dengan pengeluaran hampir Rp 1 miliar untuk perangkat elektronik. Respon Dedi Mulyadi menjadi sorotan publik karena mencerminkan sikap kritis terhadap penganggaran yang kurang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Dalam situasi keterbatasan fiskal, Dedi Mulyadi berpendapat bahwa pejabat publik seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan warga daripada kenyamanan pribadi atau institusional. Penggunaan anggaran daerah harus transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran daerah:

• Prioritaskan Kebutuhan Rakyat: Anggaran harus dialokasikan untuk program-program yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
• Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan anggaran harus efisien dan efektif, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penganggaran harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran daerah.
• Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penganggaran, sehingga anggaran daerah dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dengan pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.