Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan pertemuan penting dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta pada hari Senin (16/06/2025). Pertemuan ini terjadi di tengah sorotan publik terkait kontroversi pemindahan administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Porman Juanda Marpomari, mengklarifikasi bahwa agenda pertemuan tersebut terfokus pada pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa pembahasan terkait polemik empat pulau tidak termasuk dalam agenda pertemuan antara Bobby Nasution dan Luhut Binsar Panjaitan.

"Agendanya berbeda. Bapak (Bobby Nasution) bertemu dengan Bapak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, untuk membahas pengembangan pariwisata," ujar Porman saat dikonfirmasi.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Bobby Nasution akan membahas isu empat pulau tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa (17/06/2025), Porman menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait rencana tersebut. "Belum ada informasi terkait pembahasan empat pulau," tambahnya.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk memindahkan administrasi empat pulau yang sebelumnya berada di bawah wilayah Aceh ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, telah memicu kontroversi. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama tokoh masyarakat Aceh lainnya, secara terbuka menolak keputusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pemindahan administrasi pulau-pulau tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh dan berpotensi menimbulkan konflik.

Presiden Prabowo Subianto turut turun tangan dalam upaya penyelesaian polemik ini. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden akan mengambil keputusan terkait persoalan empat pulau tersebut dalam waktu dekat.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI menunjukkan bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco.

Berikut daftar pulau yang menjadi polemik:

• Pulau A
• Pulau B
• Pulau C
• Pulau D

Presiden Prabowo diharapkan dapat memberikan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menjaga stabilitas serta keharmonisan antara Aceh dan Sumatera Utara.