Jalan Rusak di Kulon Progo Diprotes Warga dengan Aksi Tanam Pohon Pisang

Warga Padukuhan Karangasem Kulon, Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, mengungkapkan kekesalan mereka terhadap kondisi jalan kabupaten yang rusak parah melalui aksi simbolis. Mereka menanam pohon pisang di sepanjang ruas jalan yang berlubang dan dipenuhi kubangan air, Minggu (15/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam menangani masalah infrastruktur yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Kerusakan jalan yang menghubungkan Kapanewon Lendah dan Sentolo ini telah menjadi masalah kronis bagi warga setempat. Kondisi jalan yang bergelombang, aspal yang mengelupas, dan kubangan air yang muncul saat hujan telah menyebabkan banyak pengendara sepeda motor terjatuh. Warga khawatir jumlah korban akan terus bertambah jika tidak ada tindakan perbaikan yang segera dilakukan.

Menurut Dukuh Karangasem Kulon, Tujono, jalan rusak ini merupakan akses vital bagi warga dari empat desa, yaitu Sukoreno, Salamrejo, Tuksono, dan Srikayangan, untuk menuju pusat kota. Ruas jalan tersebut merupakan bagian dari Jalan Prembulan – Kidulan yang memiliki lebar sekitar 4 meter. Kerusakan terparah terjadi di sekitar simpang empat Ngancar menuju jembatan sungai, dengan panjang mencapai hampir satu kilometer. Kondisi tanah yang labil dan rentan tergenang air saat hujan deras memperparah kerusakan jalan, terutama jika dilalui oleh kendaraan berat seperti truk pengangkut air mineral atau gas.

Warga mengaku telah berulang kali melaporkan masalah ini kepada berbagai pihak, termasuk anggota DPRD DIY, Bupati, dan bahkan melalui media sosial Wakil Bupati. Namun, keluhan mereka seolah tidak mendapat respons yang memadai. Akibatnya, aktivitas masyarakat sehari-hari terganggu, mulai dari anak sekolah, pekerja, petani, hingga pedagang. Aksi protes dengan menanam pohon pisang dan memasang spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah merupakan puncak kekesalan warga yang telah lama terpendam.

Estiyani Suri, seorang warga setempat, mengungkapkan betapa terganggunya ia dengan kondisi jalan yang rusak karena harus melewatinya setiap hari untuk pergi bekerja. Ia mempertanyakan kemajuan pembangunan yang seolah tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan. Meskipun demikian, Estiyani tetap memilih melewati jalan tersebut karena merasa lebih aman dibandingkan menggunakan jalan nasional yang padat dengan lalu lintas kendaraan.

Respon Pemerintah dan Janji Perbaikan

Menanggapi aksi protes warga, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, langsung meninjau kondisi jalan yang rusak pada Senin siang. Ia berjanji bahwa perbaikan jalan akan dianggarkan melalui APBD tahun 2026. Ambar Purwoko mengakui bahwa ia dan jajarannya belum lama menjabat, sehingga masalah ini akan menjadi perhatian utama. Ia juga mengapresiasi tindakan warga yang telah menyuarakan aspirasi mereka.

Sementara menunggu perbaikan permanen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo, Didik Wijanarko, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengurukan jalan sebagai solusi sementara. Ia menjelaskan bahwa opsi ini merupakan yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat, dan akan segera didiskusikan lebih lanjut mengenai biaya dan pelaksanaannya.

Masalah jalan rusak di Karangasem Kulon hanyalah sebagian kecil dari persoalan infrastruktur jalan yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo. Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 700 km, sekitar 30 persen atau 210 km di antaranya berada dalam kondisi rusak, mulai dari ringan hingga berat. Dengan anggaran yang terbatas, yaitu hanya sekitar Rp 38 miliar pada tahun 2025, pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki sekitar 5 persen dari total kerusakan jalan.

Didik Wijanarko menjelaskan bahwa perbaikan jalan secara menyeluruh sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan kebijakan kepala daerah berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur jalan di Kulon Progo membutuhkan perhatian serius dan solusi jangka panjang agar tidak terus menjadi beban bagi masyarakat.