Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait tingkat pengangguran. Meskipun memiliki infrastruktur maju dan berbagai fasilitas penunjang bisnis, ironisnya, angka pengangguran di ibu kota justru tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti fenomena ini. Menurutnya, daya tarik Jakarta sebagai pusat pencarian kerja bagi banyak orang dari berbagai daerah, tidak sejalan dengan kemampuan kota dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Data terbaru menunjukkan peningkatan angka pengangguran di Jakarta pada Februari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya masalah struktural yang perlu segera diatasi.

Bhima Yudhistira menekankan bahwa pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan publik yang berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan yang efektif harus mampu menjawab tantangan pengangguran dengan solusi konkret, bukan hanya berdasarkan asumsi atau tren sesaat. Masalah pengangguran di Jakarta sangat kompleks, karena itu diperlukan pemahaman mendalam tentang akar permasalahan dan dampaknya terhadap masyarakat, diperlukan strategi yang matang untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang tepat sasaran agar bisa terselesaikan dengan cepat, diperlukan campur tangan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Jakarta antara lain:

• Ketidaksesuaian Keterampilan: Keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat di Jakarta.
• Persaingan Ketat: Jumlah pencari kerja yang datang dari berbagai daerah memicu persaingan yang sangat ketat di pasar tenaga kerja Jakarta.
• Akses Terbatas: Meskipun banyak lowongan pekerjaan tersedia, akses terhadap informasi dan peluang kerja seringkali terbatas bagi sebagian masyarakat.
• Kesenjangan Ekonomi: Kesenjangan ekonomi yang tinggi di Jakarta menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja.

Untuk mengatasi masalah pengangguran di Jakarta, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis, termasuk:

• Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah harus berinvestasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
• Peningkatan Akses Informasi dan Peluang Kerja: Pemerintah dapat memfasilitasi akses informasi dan peluang kerja melalui platform digital atau program-program pelatihan kerja.
• Pengembangan Sektor UMKM: Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor UMKM sebagai penyerap tenaga kerja yang potensial.
• Penyediaan Program Jaminan Sosial: Pemerintah dapat menyediakan program jaminan sosial untuk membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Jakarta diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.