Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Kebijakan ini dinilai secara signifikan memberikan keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil merupakan terobosan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Salah satu poin utama yang disoroti adalah upaya membuka akses yang lebih luas bagi UMKM untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya tambang.

Akses UMKM dalam Sektor Pertambangan

Sarmuji menjelaskan bahwa selama ini, sektor pertambangan nasional didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan korporasi asing. Akibatnya, pelaku usaha lokal seringkali hanya menjadi penonton dan tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kekayaan alam Indonesia.

Kebijakan yang digagas oleh Menteri Bahlil ini, menurut Sarmuji, merupakan koreksi penting untuk memastikan bahwa UMKM juga dapat berperan sebagai pemain utama dalam sektor pertambangan nasional. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pencabutan IUP dan Alokasi untuk UMKM

Salah satu langkah konkret yang diapresiasi oleh Fraksi Golkar adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang terbengkalai. IUP-IUP ini kemudian dialokasikan kepada pelaku UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat. Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi perekonomian daerah dan memperkuat kehadiran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.

Tantangan dan Perlawanan

Namun, kebijakan yang berpihak pada UMKM ini tidak berjalan tanpa tantangan. Sarmuji mengakui bahwa kebijakan tersebut mengundang perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk yang disebut sebagai "pengusaha hitam" dan "mafia impor minyak".

"Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat," ujar Sarmuji.

Dukungan Golkar dan Harapan untuk Publik

Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan yang bersifat populis dan mendukung pemerataan ekonomi. Sarmuji juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terkecoh oleh narasi-narasi yang tidak adil dan hanya bertujuan untuk menggoyahkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Sarmuji juga menyinggung soal penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang belakangan menjadi sorotan. Sarmuji menyebut, persoalan tersebut berasal dari kebijakan menteri sebelumnya, namun tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Bahlil.

"Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka," tutur dia.

"Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat," pungkas dia.