Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menanggapi isu lingkungan hidup di kawasan pertambangan menuai apresiasi. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang telah menginstruksikan penghentian sementara aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil menyusul indikasi kerusakan ekosistem yang diduga disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Bambang Patijaya juga menyambut baik rencana Menteri Bahlil untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi pertambangan. Langkah ini dinilai sebagai respons cepat dan tepat terhadap perhatian publik serta kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurut Bambang, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh DPR, terdapat setidaknya lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat. Ia mendesak Menteri ESDM untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh IUP tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang merespons atensi publik dengan meninjau langsung ke lapangan. Ini adalah langkah yang sangat baik. Kami berharap verifikasi lapangan dapat dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui apakah semua aktivitas pertambangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (GAKKUM) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga telah melakukan inspeksi ke wilayah pertambangan Raja Ampat. Bambang menyatakan akan mempelajari hasil temuan tim GAKKUM KLHK untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif bagi Menteri ESDM dalam mengambil keputusan.

Seperti yang diketahui, Menteri ESDM secara resmi menghentikan sementara operasi produksi PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), di Raja Ampat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan nikel. Menteri Bahlil berencana untuk meninjau langsung operasi pertambangan PT Gag Nikel guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dan kearifan lokal Papua Barat Daya. Hasil verifikasi lapangan akan diumumkan kepada publik setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya.

"Untuk menghindari kesimpangsiuran, kami telah memutuskan melalui Ditjen Minerba untuk menghentikan sementara operasi Kontrak Karya (KK) PT Gag Nikel hingga verifikasi lapangan selesai. Kami akan melakukan pengecekan secara menyeluruh," tegas Menteri Bahlil dalam keterangan tertulisnya.