Proyek ambisius Pemerintah Provinsi Lampung, Satelit Lampung-1, menuai kritik tajam dari masyarakat. Alih-alih dukungan, proyek luar angkasa ini justru memicu gelombang sindiran dan kekecewaan, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di berbagai wilayah Lampung.

Kritik pedas ini bermula dari unggahan di media sosial resmi Pemprov Lampung dan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Warganet beramai-ramai menyampaikan keluhan mengenai kerusakan jalan yang menghambat aktivitas sehari-hari dan perekonomian daerah. Mereka menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek satelit seharusnya dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur yang lebih mendesak.

Seorang sopir truk bernama Ikhwanudin, misalnya, dengan nada frustrasi mengungkapkan, "Lebih baik benerin jalan dulu!" Ia menyoroti bagaimana jalan rusak menyulitkan pengiriman barang dan berdampak langsung pada penghasilannya. Ikhwanudin menyebutkan beberapa daerah seperti Way Kanan, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat sebagai contoh wilayah dengan kondisi jalan yang sangat buruk dan belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Menanggapi gelombang kritik tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membela proyek Satelit Lampung-1 sebagai langkah strategis menuju transformasi Lampung menjadi provinsi berbasis teknologi tinggi. Ia menjelaskan bahwa satelit ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan kelautan. Menurutnya, teknologi kecerdasan buatan (AI) yang diintegrasikan dalam satelit akan memungkinkan pembangunan yang lebih presisi, efisien, dan berbasis data.

Gubernur berpendapat, dengan teknologi ini, perencanaan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan, bukan lagi perkiraan semata. Meskipun demikian, penjelasan ini tampaknya belum meredakan kekecewaan masyarakat yang merasa infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Proyek Satelit Lampung-1 kini menjadi simbol kontroversi antara ambisi teknologi tinggi dan kebutuhan mendesak masyarakat akan infrastruktur yang layak.