Spekulasi mengenai perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat. Menanggapi isu tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden," ujar Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Senin (3/6/2025). Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi bahwa segala pertimbangan, penilaian kinerja menteri, hingga waktu pelaksanaan reshuffle adalah wewenang eksklusif kepala negara.

Presiden Prabowo, menurut Hasan, memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kinerja para menterinya secara komprehensif. Evaluasi tersebut mencakup identifikasi kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan kabinet akan sosok tertentu.

"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh," terangnya.

Meski isu reshuffle terus bergulir, Hasan Nasbi menekankan bahwa informasi yang beredar di luar pernyataan resmi presiden hanyalah spekulasi belaka. Ia menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai reshuffle hanya akan disampaikan langsung oleh Presiden.

"Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden. Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja," tegasnya.

Hasan Nasbi juga menyinggung mengenai aspirasi publik yang mungkin muncul terkait kinerja menteri tertentu.

"Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku belum mendapatkan informasi mengenai reshuffle dalam waktu dekat. Ia juga menanggapi isu pencopotan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya di ruang publik.

"Saya nggak dengar. Saya nggak dengar (soal pencopotan Pak Budi)," kata Muzani usai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

Muzani mengamini bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Apabila Presiden Prabowo merasa perlu melakukan perubahan, maka reshuffle akan dilakukan.