Kekecewaan Melanda: Diskon Listrik Batal di Tengah Tekanan Ekonomi

Keputusan pemerintah untuk tidak memasukkan diskon tarif listrik 50% dalam paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025 telah memicu gelombang kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Harapan untuk meringankan beban tagihan listrik yang membengkak kini pupus, menimbulkan perasaan kecewa dan frustrasi.

Kurniawan, seorang warga Kemang, Jakarta Selatan, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku telah menantikan diskon tersebut bersama istrinya, mengingat betapa berartinya bantuan serupa di awal tahun 2025. “Dulu, dengan Rp 500.000, rasanya seperti punya Rp 1 juta. Bisa cukup untuk dua bulan,” ujarnya. Ketiadaan diskon ini, menurutnya, akan kembali membebani anggaran rumah tangga.

Senada dengan Kurniawan, Mayang, warga Cilandak, Jakarta Selatan, merasa pemerintah telah memberikan harapan palsu. Ia mengaku sangat mengharapkan bantuan tersebut, namun keputusan ini justru mengecewakan. Mayang juga mengeluhkan tagihan listrik yang terasa lebih boros meski konsumsi tidak berubah signifikan. Batalnya insentif ini, menurutnya, semakin memperberat beban pengeluaran.

Alasan Pemerintah dan Solusi Alternatif

Pemerintah sebelumnya sempat mengindikasikan bahwa diskon tarif listrik akan menjadi bagian dari enam stimulus ekonomi yang diluncurkan pada 5 Juni 2025. Tujuan stimulus ini adalah untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa diskon listrik tidak dapat direalisasikan karena proses penganggarannya membutuhkan waktu lebih lama.

Sebagai kompensasi, pemerintah menawarkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 selama dua bulan (Juni-Juli) kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Data penerima bantuan telah diperbarui oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Pemerintah berharap BSU dapat menjadi solusi alternatif untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Reaksi Masyarakat terhadap BSU

Meski demikian, BSU dinilai tidak sepenuhnya menjawab harapan masyarakat yang sejak awal mengandalkan diskon tarif listrik. Perbedaan mekanisme dan cakupan bantuan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas BSU dalam menggantikan manfaat yang diharapkan dari diskon listrik. Dampak dari keputusan ini akan terus dievaluasi untuk memastikan dukungan yang optimal bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang berkelanjutan.

• Batalnya diskon listrik memicu kekecewaan masyarakat.
• Pemerintah menawarkan BSU sebagai pengganti.
• BSU dinilai tidak sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.