Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan tanggapan terhadap hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka pada posisi kelima di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Rano Karno menegaskan bahwa fokus utama pemerintahan mereka bukanlah pada pembangunan infrastruktur berskala besar, melainkan pada penguatan fondasi kota secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Rano Karno, prioritas utama adalah mengatasi kesenjangan sosial yang mencolok di Jakarta. Pemerintahannya lebih memilih untuk fokus pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga Jakarta, terutama mereka yang kurang mampu. Salah satu contoh konkret yang diangkat adalah masalah ribuan pelajar yang kesulitan mengambil ijazah karena kendala ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyelesaikan masalah mendasar ini, meskipun dianggap sederhana, karena memiliki dampak signifikan pada masa depan generasi muda Jakarta.

Dalam 100 hari pertama masa jabatan, pemerintahan Pramono-Rano telah meluncurkan sejumlah program yang difokuskan pada penguatan fondasi pelayanan publik. Program-program ini tidak bersifat monumental atau kolosal, melainkan lebih menekankan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah peningkatan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik, seperti ambulans dan layanan sosial lainnya, dengan lebih mudah dan cepat.

Selain itu, program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memperluas jangkauan program KJP dan meningkatkan manfaat yang diterima oleh para penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak di Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terkendala oleh masalah ekonomi.

Rano Karno menekankan bahwa pemerintahannya tidak terpaku pada proyek-proyek besar yang hanya memberikan dampak visual semata. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk berinvestasi pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta dan menciptakan kota yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 60% warga Jakarta merasa puas dengan kinerja Gubernur Pramono Anung dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Rano Karno mencapai 60,5%. Meskipun angka ini menempatkan Pramono-Rano pada posisi kelima di Pulau Jawa, namun hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Burhanuddin Muhtadi, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, menyoroti tingginya eksposur media dan media sosial di Jakarta. Menurutnya, hasil survei ini menjadi otokritik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan komunikasi dan sosialisasi program-programnya kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, serta Jawa Tengah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menduduki posisi puncak dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi, yaitu 94,7%. Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.

• Peningkatan aplikasi Jakarta Kini (JAKI)
• Program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP)