Impian ribuan calon jemaah haji (CJH) furoda asal Jawa Timur untuk menunaikan ibadah haji tahun ini pupus sudah. Sebanyak 1.200 CJH yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Malang, Gresik, dan Sidoarjo, dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci akibat visa mujamalah dari pemerintah Arab Saudi yang tak kunjung diterbitkan hingga batas waktu keberangkatan.

Kegagalan ini menambah panjang daftar CJH furoda di seluruh Indonesia yang mengalami nasib serupa. Diperkirakan, total ada sekitar 2.000 CJH furoda secara nasional yang terpaksa menelan kekecewaan mendalam akibat permasalahan visa ini.

Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah Republik Indonesia (ASPHURINDO) Jawa Timur, Syihabul Muttaqin, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya proses pengisian kuota tambahan dan kurangnya perhatian terhadap nasib para jemaah furoda. Ia menyayangkan bahwa para jemaah yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kini harus menghadapi ketidakpastian.

"Para jemaah furoda ini sudah sangat bersabar, namun sebagian besar dari mereka kini mulai meminta pengembalian dana (refund) kepada pihak travel. Hal ini harus menjadi perhatian serius. Sebenarnya, kuota haji Indonesia tidak dialokasikan untuk furoda. Kuota yang beredar selama ini diduga berasal dari kuota luar negeri yang diambil oleh oknum travel, dan ini jelas melanggar aturan," tegas Syihabul.

Syihabul juga mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam membahas skema haji non-reguler. Menurutnya, minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji tanpa harus mengantre sangat tinggi, sehingga diperlukan solusi yang konkret, bukan sekadar wacana.

Ali Yasin, seorang CJH furoda yang batal berangkat, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku hingga saat ini belum mendapatkan kepastian mengenai visanya, meskipun telah membayar hampir Rp 500 juta per orang untuk paket haji furoda lengkap.

"Hari ini adalah hari yang paling berat. Visa belum terbit, sementara Arab Saudi sudah hampir menutup penerbangan. Kami berharap ada keajaiban, semoga Menteri Agama sebagai Amirul Hajj dapat melobi pemerintah Arab Saudi. Jika tidak, kami akan mencoba lagi tahun depan," ujar Ali dengan nada pasrah.

Ali menambahkan bahwa kerugian yang dialaminya tidak hanya berupa materi, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual yang telah dipersiapkan dengan matang. Ia menyebutkan bahwa ratusan jemaah lainnya mengalami nasib serupa, bahkan ada yang sudah lanjut usia dan sangat berharap dapat berangkat haji tahun ini.

Ketua Umum ASPHURINDO, Amaludin Wahab, turut angkat bicara. Ia mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan fenomena ini. Menurutnya, haji furoda merupakan wujud kebutuhan spiritual masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa harus mengantre bertahun-tahun.

"Ini bukan hanya soal orang kaya atau pejabat. Banyak pengusaha, orang tua, yang sudah lama mendaftar namun ingin segera berangkat. Pemerintah harus hadir dengan solusi, salah satunya melalui skema haji remunurasi dengan tambahan kuota khusus," tegas Amaludin.

Amaludin menyarankan agar pemerintah mengatur kuota tambahan secara proporsional antara haji reguler dan haji khusus, termasuk furoda. Ia juga menilai bahwa pemerintah Arab Saudi sebenarnya memberikan ruang untuk hal ini, namun Indonesia terlalu lambat dalam mengatur dan memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Jika tahun lalu ada tambahan kuota sebanyak 20 ribu, mengapa tahun ini tidak ada? Jangan sampai rakyat menjadi korban akibat ketidakjelasan regulasi," tandasnya.

ASPHURINDO mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi skema haji furoda agar kegagalan massal seperti ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang. Mereka juga meminta penyelenggara travel untuk transparan dan bertanggung jawab terhadap jemaah yang sudah membayar penuh namun tak kunjung diberangkatkan.