Menjelang puncak ibadah haji yang semakin dekat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan haji. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan seluruh jemaah haji Indonesia.

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi berbagai permasalahan yang terjadi sebelumnya, termasuk yang dialami jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Madinah setelah puncak haji. Fokus utama adalah memastikan kesiapan akomodasi hotel agar tidak ada lagi jemaah yang terpisah karena perbedaan syarikah atau perusahaan.

"Kami akan meminta penertiban, dimulai dari sekarang, terkait persiapan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Penertiban ini penting untuk memastikan kelancaran pergerakan jemaah, termasuk bagi jemaah gelombang kedua yang menuju Madinah," ujar Cucun di Bandara Soekarno Hatta.

Timwas DPR juga akan memastikan bahwa hotel-hotel yang digunakan sesuai dengan standar kontrak yang telah disepakati. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan tegas akan diambil. Pengawasan ini dilakukan dengan berpegang teguh pada arahan dan informasi dari panitia penyelenggara ibadah haji di Makkah dan Madinah, yaitu Kementerian Agama.

Dengan jumlah jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 221 ribu orang pada tahun 2025, di mana 203.320 di antaranya adalah jemaah haji reguler yang dilayani oleh Kemenag, pengawasan ketat menjadi krusial. "Tidak ada satu pun yang luput dari pengawasan kami. Jika sebelumnya jemaah mungkin kesulitan menyampaikan keluhan, sekarang DPR hadir untuk memeriksa semua pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama sebagai PPIH di Makkah dan Madinah," tegas Cucun.

Selain itu, Timwas DPR juga akan memantau pembagian maktab yang tidak berdasarkan kloter, tetapi berdasarkan syarikah. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi potensi masalah saat pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Cucun menambahkan bahwa pihaknya akan mengundang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan haji. "Kami tidak ingin ada kericuhan, terutama saat jemaah sudah berihram. Kami ingin memastikan bahwa saat berangkat ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina, negosiasi dan diplomasi dilakukan dengan baik," ujarnya.

Timwas DPR juga meminta Dirjen PHU Kemenag untuk menata kembali urutan keberangkatan jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina agar sesuai dengan kloter dan rombongan yang telah diatur sebelumnya oleh Kemenag.

"Apapun yang terjadi, mereka harus melakukan upaya terbaik. Kami akan melakukan evaluasi pada tanggal 2 untuk melihat sejauh mana permintaan kami telah dilaksanakan," jelasnya.

Timwas DPR RI juga akan mengevaluasi informasi yang masuk terkait problematika akomodasi, transportasi, dan pelayanan kesehatan. Khususnya, kendala transportasi yang menolak mengangkut jemaah yang sudah siap dan masalah pelayanan kesehatan yang tidak dapat membuka layanan di hotel. Timwas mempertanyakan mengapa proses negosiasi tidak berjalan lancar seperti sebelumnya.

Cucun menegaskan bahwa seluruh jemaah haji harus dilayani dengan baik, serta memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Perjalanan haji membutuhkan waktu dan pengorbanan yang besar, sehingga pelayanan yang optimal menjadi keharusan.

"DPR telah menurunkan beberapa tim monitoring dan evaluasi untuk melaporkan secara rinci kejadian sehari-hari di setiap maktab, sektor, dan hotel. Kami akan mengevaluasi semua laporan ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di tahun mendatang," jelasnya.

Evaluasi pasca-haji juga akan dilakukan oleh Timwas DPR RI, baik untuk jemaah gelombang kedua yang menuju Madinah maupun jemaah gelombang pertama yang kembali ke tanah air.