Pemerintah Arab Saudi mengambil langkah signifikan dengan meniadakan penerbitan visa haji furoda untuk musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Keputusan ini menandai tahun pertama setelah penerapan sistem haji furoda yang telah berlangsung selama beberapa waktu.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Sekjen DPP AMPHURI), Zaky Zakaria, mengonfirmasi informasi tersebut. "Benar, Kerajaan Arab Saudi belum membuka sistem furoda tahun ini, dan kemungkinan besar tidak akan dibuka. Semua jalur, termasuk furoda, haji khusus, haji reguler, dan haji kuota, telah ditutup untuk penerbitan visa menjelang wukuf," ujarnya.

Zaky menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari hak prerogatif pemerintah Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penerbitan visa non-kuota seperti furoda. Namun, ia melihat langkah ini sebagai bagian dari transformasi besar yang sedang dilakukan Saudi dalam sistem hajinya. Menurut Zaky, Arab Saudi sedang melakukan percobaan untuk mencari model penyelenggaraan haji yang ideal. Tahun ini, kuota resmi haji hanya sekitar 1,3 juta jemaah dari seluruh dunia, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,8 juta.

Selain itu, penertiban terhadap jemaah haji non-prosedural juga diperketat. Zaky menambahkan, tahun ini haji nonprosedural yang menggunakan visa amil atau visa ziarah sangat dibatasi. Pihak keamanan memperketat penjagaan di berbagai titik, termasuk di pintu masuk Makkah dan bahkan di area padang pasir dan pegunungan yang sering digunakan oleh jemaah non-prosedural. Pengawasan dilakukan ketat, termasuk dengan menggunakan drone, sehingga diperkirakan jumlah jemaah haji tahun ini akan jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Zaky mengungkapkan bahwa Saudi tengah melakukan perubahan menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan haji. Setelah menggunakan sistem syekh pada era 80-90an, kemudian beralih ke sistem muassasah, kini Saudi menerapkan sistem syarikah, yaitu penyelenggara haji berbasis perusahaan swasta. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Fokus utama Saudi adalah mencegah terulangnya kejadian tahun lalu, di mana ribuan jemaah meninggal dunia di Mina akibat cuaca panas ekstrem dan fasilitas yang terbatas, terutama tenda. Berdasarkan laporan media Arab, sekitar 85% jemaah yang wafat tahun lalu adalah jemaah non-prosedural. Oleh karena itu, Saudi berupaya menyesuaikan jumlah jemaah dengan kapasitas yang ada, khususnya kapasitas Mina yang sangat terbatas.

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, juga mengonfirmasi bahwa pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini. AMPHURI telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, Ditjen PHU Kemenag, serta melakukan konfirmasi langsung ke sistem elektronik Masar Nusuk untuk mendapatkan informasi ini.