Pembantaian di Suriah: Seruan Internasional untuk Akuntabilitas

Tragedi kemanusiaan yang mengerikan mengguncang Suriah menyusul bentrokan mematikan antara pasukan keamanan dan kelompok pro-pemerintah di wilayah minoritas Alawit pada awal Maret 2025. Peristiwa yang kini dikategorikan sebagai pembunuhan massal tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat besar, dengan laporan terbaru yang menyebutkan lebih dari 973 warga sipil tewas. Korban tewas meliputi perempuan, anak-anak, dan bahkan pasukan yang telah menyerah, menjadi bukti kekejaman yang tak terbantahkan. Insiden ini dianggap sebagai kekerasan terburuk yang terjadi di Suriah sejak penggulingan Presiden Bashar Al Assad.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Kepala Hak Asasi Manusia Volker Turk, mengecam keras tindakan brutal ini dan mendesak penghentian segera segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Turk menekankan perlunya penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan tidak memihak untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembantaian ini. Ia menegaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab, baik dari pihak keamanan, kelompok pro-pemerintah, maupun individu, harus diadili sesuai dengan hukum internasional. Laporan-laporan awal mengungkap adanya indikasi eksekusi massal dengan motif sektarian, serta operasi pembersihan etnis yang sistematis di wilayah pesisir Suriah.

Reaksi Internasional dan Janji Penyelidikan:

Kecaman internasional membanjiri Suriah menyusul peristiwa mengerikan ini. Liga Arab, Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara lain turut mengecam keras aksi kekerasan tersebut dan menuntut agar pelaku kejahatan perang diadili. Presiden Sementara Suriah, Ahmed Al Sharaa, merespon tekanan internasional dengan berjanji untuk melakukan penyelidikan dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Pemerintah Suriah bahkan telah mengumumkan pembentukan komite investigasi independen yang bertugas mengidentifikasi dan mengadili pihak yang bertanggung jawab. Namun, janji tersebut harus dibarengi dengan langkah nyata dan komitmen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penyelidikan.

Detail Kejahatan:

Syrian Observatory for Human Rights, lembaga pemantau perang, telah mencatat beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Laporan mereka mencakup:

• Eksekusi di tempat (extrajudicial killings).
• Pembunuhan massal (massacre).
• Operasi pembersihan etnis (ethnic cleansing).
• Pembunuhan seluruh keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak.

Situasi di Suriah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan keterbatasan akses bagi bantuan kemanusiaan, sehingga menghambat upaya penyelamatan dan pertolongan korban. Perlu adanya akses yang aman dan tak terhambat bagi badan bantuan internasional untuk memberikan bantuan darurat dan mendukung proses pemulihan bagi para korban serta masyarakat yang terdampak.

Kesimpulannya, pembantaian di Suriah menuntut respons tegas dan terkoordinasi dari komunitas internasional. Penyelidikan independen dan akuntabilitas hukum internasional mutlak diperlukan untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Selain itu, upaya jangka panjang untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi di Suriah sangat krusial untuk memastikan tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban kekerasan.