Pemerintah Segera Berikan Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara kepada PP Muhammadiyah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil Lahadalia, menyampaikan kabar terbaru terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Dalam sambutannya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin, 10 Maret 2025, beliau mengumumkan rencana penandatanganan IUPK tersebut dalam waktu dekat, diharapkan sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Pengumuman ini mengakhiri periode panjang perdebatan dan proses administrasi terkait rencana pengelolaan tambang batubara oleh organisasi kemasyarakatan tersebut.

Bapak Bahlil menjelaskan bahwa pemberian IUPK ini telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Beliau menekankan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam secara bijak dan adil, sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kritik yang sebelumnya muncul terkait rencana pemberian izin tersebut kepada organisasi keagamaan. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa pemberian izin ini bukan merupakan tindakan yang melanggar aturan perundangan yang berlaku, melainkan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa rencana pemberian IUPK kepada PP Muhammadiyah ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan dukungan dari Bapak Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kedua pimpinan negara tersebut, menurut Bapak Bahlil, mendukung inisiatif ini sebagai bentuk pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Gagasan tersebut kemudian diimplementasikan dengan merumuskan aturan yang memungkinkan pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola sumber daya alam, menunjukkan adanya dukungan politik yang kuat di balik rencana ini.

Proses diskusi yang intensif dengan PP Muhammadiyah juga telah dilakukan untuk memastikan kesiapan organisasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Bapak Bahlil menambahkan bahwa perubahan Undang-Undang Minerba semakin memperkuat landasan hukum pemberian IUPK ini, dengan memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mendapatkan konsesi pertambangan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan memastikan bahwa proses pemberian izin tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan transparan. Dengan adanya perubahan undang-undang ini, diharapkan tidak akan ada lagi permasalahan terkait izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan di masa mendatang.

Kesimpulannya, pemberian IUPK batubara kepada PP Muhammadiyah merupakan langkah pemerintah untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini telah melalui berbagai tahapan, termasuk diskusi dan persetujuan dari pihak terkait, sehingga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan pemberdayaan masyarakat.