Kondisi memprihatinkan tengah melanda industri perhotelan di Jakarta. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta mengumumkan penurunan signifikan dalam tingkat hunian hotel pada kuartal pertama tahun 2025. Survei terbaru yang dilakukan oleh PHRI DKI Jakarta pada bulan April 2025 mengungkapkan bahwa mayoritas hotel, mencapai angka 96,7%, melaporkan penurunan okupansi yang mengkhawatirkan.

Sutrisno Iwantono, Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Ia memperingatkan bahwa jika tren penurunan ini terus berlanjut, para pelaku usaha di sektor perhotelan terpaksa akan mengambil langkah berat, yaitu pengurangan tenaga kerja atau PHK. Survei menunjukkan bahwa potensi PHK yang akan dilakukan pengusaha berkisar antara 10% hingga 30% dari total karyawan mereka. Kondisi ini tentu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi para pekerja di industri perhotelan.

• Penyebab Utama Penurunan Okupansi

Hasil survei PHRI Jakarta mengindikasikan bahwa faktor utama penyebab penurunan okupansi adalah berkurangnya permintaan dari sektor pemerintahan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan-kegiatan yang biasanya diselenggarakan di hotel, seperti pertemuan, konferensi, dan pelatihan. Hal ini secara signifikan mengurangi tingkat hunian kamar dan pendapatan restoran di hotel.

"Sebanyak 66,7% responden survei menyebutkan bahwa penurunan permintaan terbesar berasal dari segmen pasar pemerintahan," ujar Sutrisno dalam konferensi pers virtual. "Pengetatan anggaran pemerintah sangat terasa dampaknya bagi industri perhotelan, yang selama ini mengandalkan kegiatan pemerintahan sebagai salah satu sumber pendapatan utama."

• Ketergantungan pada Pasar Domestik

Penurunan permintaan dari sektor pemerintahan memperburuk ketergantungan industri hotel di Jakarta pada wisatawan domestik. Kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap tingkat hunian hotel di Jakarta masih sangat rendah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata persentase kunjungan wisman hanya mencapai 1,98% per tahun dibandingkan dengan wisatawan domestik. Angka ini menunjukkan bahwa upaya promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah belum berhasil menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta.

"Ketidakseimbangan struktur pasar ini menyoroti perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional," tegas Sutrisno. Industri perhotelan Jakarta perlu mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan.

• Strategi untuk Mengatasi Krisis

Menghadapi ancaman gelombang PHK, industri perhotelan Jakarta perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis ini. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:

*   **Diversifikasi Pasar:** Mencari sumber pendapatan baru di luar sektor pemerintahan dan wisatawan domestik. Misalnya, dengan menyasar pasar korporat, mengadakan event-event khusus, atau menawarkan paket-paket wisata yang menarik.
*   **Peningkatan Kualitas Layanan:** Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas hotel untuk menarik minat wisatawan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih karyawan, melakukan renovasi, atau menambahkan fasilitas baru.
*   **Promosi yang Lebih Efektif:** Meningkatkan efektivitas promosi pariwisata dengan memanfaatkan media sosial, bekerja sama dengan agen perjalanan, dan mengikuti pameran pariwisata internasional.
*   **Kerjasama dengan Pemerintah:** Melakukan dialog dengan pemerintah untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi dampak efisiensi anggaran. Misalnya, dengan meminta pemerintah untuk memberikan insentif atau subsidi kepada industri perhotelan.

Dengan mengambil langkah-langkah strategis ini, industri perhotelan Jakarta diharapkan dapat bertahan menghadapi krisis dan kembali bangkit di masa depan.