Kabinet Bahas Inisiatif Sekolah Rakyat untuk Anak Tidak Mampu

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, untuk membahas secara rinci program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberhasilan program ini.

Para menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran menteri-menteri dari berbagai kementerian ini menandakan bahwa program Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antar kementerian untuk dapat berjalan efektif dan efisien.

Kerja Sama Antar Kementerian dalam Pengembangan Sekolah Rakyat

Dalam rapat tersebut, terungkap rencana pengembangan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai kementerian. Kementerian Sosial (Kemensos) diproyeksikan sebagai kementerian yang akan menaungi program ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) akan berperan penting dalam penyediaan guru, sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur sekolah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti dan Saintek) akan berkolaborasi dalam perancangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang menjadi sasaran program ini. Peran Kementerian Keuangan dalam memastikan ketersediaan anggaran juga sangat krusial.

Mensos Saifullah Yusuf melaporkan bahwa setidaknya 50 sekolah rakyat telah siap beroperasi pada tahun ini. Sekolah-sekolah tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum secara resmi beroperasi. Meskipun demikian, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa sampai saat ini program Sekolah Rakyat masih dalam tahap awal. Uji coba program ini baru dilakukan di tiga titik di wilayah Jabodetabek sebelum kemudian direncanakan untuk dikembangkan di seluruh provinsi di Indonesia.

Fokus pada Pembinaan Holistik Anak Tidak Mampu

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pembinaan secara intensif dan komprehensif kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anak ini juga akan mendapatkan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan untuk perkembangan mereka secara holistik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga memastikan keberhasilan pendidikan tersebut dengan memberikan dukungan yang memadai.

Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk memastikan efektifitasnya dalam mencapai tujuan tersebut. Pemerintah juga akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.