Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga April 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi belanja bansos mencapai Rp 43,6 triliun, atau sekitar 32,3% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 21,44% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana realisasi bansos mencapai Rp 55,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh proses pemadanan, validasi, dan penyesuaian data penerima bansos yang sedang dilakukan oleh Kemenkeu. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan. Penyesuaian data ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Salah satu program bansos yang mengalami penurunan signifikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Realisasi PIP turun drastis dari Rp 5,9 triliun untuk 9,4 juta siswa pada tahun 2024 menjadi hanya Rp 1,5 triliun untuk 2,9 juta siswa pada tahun 2025. Di sisi lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah justru mengalami kenaikan realisasi, dari Rp 6,5 triliun untuk 778.000 mahasiswa pada tahun 2024 menjadi Rp 7,4 triliun untuk 798.200 mahasiswa pada tahun 2025.

Penurunan realisasi bansos ini berdampak pada realisasi belanja negara secara keseluruhan. Hingga 30 April 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 806,2 triliun, atau 22,3% dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini lebih rendah 5,1% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 849,3 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan belanja pemerintah pusat sebesar 7,6%, dari Rp 691,7 triliun menjadi Rp 546,8 triliun. Sementara itu, belanja untuk transfer ke daerah mengalami peningkatan tipis sebesar 0,7%, menjadi Rp 259,4 triliun.

Secara rinci, penurunan belanja pemerintah pusat disebabkan oleh penurunan realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 16,6%, menjadi Rp 253,6 triliun. Namun, belanja non-K/L mengalami peningkatan sebesar 1,9%, menjadi Rp 293,1 triliun.

Berikut rincian program bantuan sosial yang mengalami perubahan realisasi:

• Program Indonesia Pintar (PIP): Turun dari Rp 5,9 triliun (9,4 juta siswa) menjadi Rp 1,5 triliun (2,9 juta siswa)
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Naik dari Rp 6,5 triliun (778.000 mahasiswa) menjadi Rp 7,4 triliun (798.200 mahasiswa)