Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dengan mempromosikan praktik perikanan tuna yang ramah lingkungan di panggung internasional. Ajang Seafood Expo Global (SEG) 2025 di Barcelona, Spanyol, menjadi wadah bagi Indonesia untuk memperkenalkan pengelolaan tuna yang berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi garda depan dalam upaya ini, dengan memaparkan keunggulan penggunaan alat tangkap pole & line dan handline. Kedua metode ini dianggap sebagai solusi penangkapan ikan yang selaras dengan kelestarian ekosistem laut dan menjunjung tinggi tanggung jawab sosial.

Pole & line dan handline adalah metode penangkapan ikan tradisional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Kedua teknik ini termasuk dalam kategori one-by-one fishing, di mana ikan ditangkap satu per satu. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi tangkapan sampingan (bycatch), menjaga populasi ikan tetap stabil, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal karena sifatnya yang padat karya.

Regulasi terkait penggunaan kedua metode ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari zona operasional, ukuran kapal, hingga spesifikasi teknis alat tangkap, termasuk yang menggunakan teknologi mekanis. Penerapan aturan ini merupakan bagian integral dari pendekatan ekonomi biru, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut secara seimbang antara aspek ekologi dan ekonomi.

"Produk tuna Indonesia yang beredar di pasar mengutamakan keberlanjutan karena ditangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, seperti pole & line dan handline," ujar Tornanda Syaifullah, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), dalam keterangan resminya.

Tornanda menambahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen tuna terbesar di dunia, dengan pangsa produksi mencapai 16 persen. Pada tahun 2024, ekspor tuna Indonesia mencapai nilai 1,03 miliar Dolar AS. KKP berharap bahwa praktik berkelanjutan ini akan membuka peluang pasar yang lebih luas dan menarik investasi ke sektor perikanan Indonesia.

Untuk memastikan keberlanjutan, praktik penangkapan dan pengolahan tuna di Indonesia telah memenuhi standar internasional yang ketat, seperti GMP-SSOP (Good Manufacturing Practices – Sanitation Standard Operating Procedure), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), serta sertifikasi dari pihak ketiga seperti MSC (Marine Stewardship Council) dan BRC (British Retail Consortium). Selain itu, sistem ketertelusuran produk diperkuat dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), yang menjadi persyaratan utama di pasar Uni Eropa.

Dukungan terhadap perikanan tuna berkelanjutan juga datang dari The International Pole and Line Foundation (IPNLF). Kai Garcia Neefjes, Indonesian Programme Lead of IPNLF, menekankan pentingnya kemitraan strategis dan inovasi berkelanjutan untuk memperkuat rantai pasok tuna one-by-one Indonesia secara sosial dan lingkungan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menegaskan pentingnya implementasi ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan ketahanan pangan nasional.