Respons Pemerintah Pusat Terhadap Program Pembinaan Siswa Kontroversial di Jawa Barat

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan tanggapan terkait program pembinaan siswa yang dianggap bermasalah di Jawa Barat, yang melibatkan penempatan mereka di lingkungan barak militer.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa program tersebut merupakan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat menghormati kewenangan daerah dalam membuat kebijakan yang dianggap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjalankan program tersebut. Kami memahami bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda," ujar Wamensos di Jakarta, baru-baru ini.

Kemensos sendiri memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani permasalahan anak-anak yang membutuhkan pembinaan. Melalui program "Sentra", Kemensos menyediakan tempat rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang bermasalah, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum.

Berikut adalah beberapa poin terkait program Sentra Kemensos:

  • Rehabilitasi Sosial: Sentra menjadi wadah rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan dan pembinaan.
  • Kerjasama dengan Aparat: Anak-anak yang memiliki masalah hukum biasanya dititipkan oleh pihak kepolisian ke Sentra Kemensos.
  • Pembinaan Holistik: Di Sentra, anak-anak mendapatkan pembinaan secara menyeluruh, meliputi aspek mental, karakter, dan edukasi.
  • Program Terstruktur: Kemensos memiliki konsep dan program yang terstruktur dalam menangani anak-anak bermasalah.
  • Kesiapan Menerima: Kemensos siap menerima anak-anak bermasalah yang diserahkan oleh keluarga maupun aparat penegak hukum.

"Kami memiliki sistem dan metode tersendiri dalam mengatasi permasalahan anak-anak. Tujuannya adalah untuk membantu mereka menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat," jelas Wamensos.

Kemensos menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, dalam menangani permasalahan anak-anak. Pendekatan yang komprehensif dan terpadu diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.