Tiga Produsen Minyakita Terjerat Kasus Penipuan Takaran dan Harga

Inspeksi mendadak (sidak) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), mengungkap praktik curang dalam distribusi minyak goreng Minyakita. Sidak tersebut menemukan fakta mengejutkan terkait ketidaksesuaian volume dan harga jual Minyakita di pasaran. Kemasan Minyakita berlabel 1 liter, berdasarkan temuan di lapangan, ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Perbedaan volume yang signifikan ini merupakan pelanggaran serius yang merugikan konsumen. Selain itu, harga jual Minyakita juga ditemukan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter.

Hasil penyelidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengidentifikasi tiga produsen yang terlibat dalam praktik curang tersebut. Ketiga produsen ini telah melakukan penyimpangan takaran dan diduga kuat telah merugikan konsumen dan negara. Berikut daftar produsen yang teridentifikasi:

• PT Artha Eka Global Asia (Depok, Jawa Barat): Produsen Minyakita kemasan botol 1 liter.
• Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara (Kudus, Jawa Tengah): Produsen Minyakita kemasan botol 1 liter.
• PT Tunas Agro Indolestari (Tangerang): Produsen Minyakita kemasan pouch 2 liter.

Atas temuan ini, Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan barang bukti dan tengah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyatakan bahwa langkah hukum akan diambil terhadap para pelaku. Mentan Andi Amran Sulaiman pun menegaskan tuntutannya agar perusahaan yang terbukti bersalah diproses secara hukum dan bahkan ditutup. Ia menekankan perlunya tindakan tegas untuk memberikan efek jera dan melindungi konsumen dari praktik-praktik curang serupa.

Amran Sulaiman, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kemungkinan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penertiban distribusi Minyakita ke depan, mengatakan bahwa hal terpenting adalah telah dibuktikannya adanya kecurangan dalam distribusi Minyakita. Ia menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelaku, dengan menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik kecurangan dalam distribusi komoditas pangan penting ini dan melindungi hak-hak konsumen. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan mengedepankan kejujuran dalam menjalankan bisnisnya. Ke depan, pengawasan dan penegakan hukum terkait distribusi Minyakita dan komoditas pangan lainnya perlu diperketat untuk mencegah terulangnya praktik serupa dan melindungi kepentingan konsumen.

Kasus ini bukan hanya sekadar pelanggaran bisnis, tetapi juga mencerminkan potensi kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi Minyakita untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Selain itu, perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses produksi dan distribusi komoditas pangan untuk melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.