Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budi Utama secara resmi mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terhitung sejak Jumat, 23 Mei 2025. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di lingkungan Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Djaka mengungkapkan bahwa penunjukannya sebagai Dirjen Bea Cukai merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan sejak 1 Mei 2025. Menanggapi kepercayaan tersebut, Djaka segera mengajukan pengunduran diri dari dinas aktif di TNI Angkatan Darat pada 2 Mei 2025.

Fokus utama yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo kepada Djaka adalah optimalisasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai, memastikan target yang telah ditetapkan pemerintah tercapai. Hal ini diungkapkan Djaka usai pelantikannya, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Prioritas utama Djaka dalam menjalankan tugas barunya adalah memberantas praktik penyelundupan yang selama ini menjadi penyebab utama kebocoran penerimaan negara, baik dari sisi ekspor maupun impor. Ia menyoroti keberadaan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi atau 'pelabuhan tikus' yang menjadi jalur masuk dan keluar barang-barang ilegal. Dalam upaya penegakan hukum, Djaka akan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas aktivitas ilegal di pelabuhan gelap tersebut.

Menurut Djaka, koordinasi dengan TNI dan Polri akan menjadi kunci untuk menutup celah penyelundupan dan memastikan penerimaan negara sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun telah pensiun dari dinas aktif militer, proses pengunduran diri Djaka masih menunggu penerbitan surat keputusan resmi.

Sebelum menduduki jabatan Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai didasari oleh kebutuhan akan sosok yang memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan di institusi tersebut.

Prasetyo Hadi menekankan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membutuhkan sosok yang berani karena banyak sekali pelanggaran yang masuk melalui jalur tersebut. Penunjukan dari kalangan TNI didasari oleh kepercayaan terhadap TNI sebagai lembaga yang terpercaya dan berada di garda terdepan dalam berbagai sektor. Selain itu, jaringan Bea dan Cukai yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian.

Pemerintah berharap, dengan penunjukan ini, pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui penertiban-penertiban yang dilakukan. Penunjukan sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, merupakan hasil usulan dari Kementerian Keuangan dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan perhatian khusus pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Pemerintah menyadari bahwa banyak hal yang perlu dibenahi dalam sektor ini, dan hal ini menjadi perhatian utama pemerintah.