Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru. Pelantikan ini menandai babak baru dalam pengelolaan penerimaan negara, dengan harapan besar diletakkan di pundak kedua pejabat tinggi tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemilihan Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama telah melalui proses seleksi yang cermat dan mendapat persetujuan langsung dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Presiden Prabowo bahkan telah memberikan arahan spesifik dan tugas penting kepada kedua dirjen baru tersebut.

"Bapak Bimo dan Bapak Djaka sudah dipanggil langsung oleh Presiden, diberikan arahan, dan sekaligus tugas," ujar Sri Mulyani dalam acara pelantikan yang diadakan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan betapa krusialnya peran penerimaan negara bagi keberlangsungan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Ia mengakui bahwa peningkatan penerimaan pajak menjadi tantangan utama yang harus dihadapi, namun ia juga mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan yang mudah dan efisien kepada wajib pajak.

"Kementerian Keuangan sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan sistem Coretax yang perlu untuk terus diyakinkan, mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah," tegasnya.

Secara khusus, Sri Mulyani menyoroti perlunya perbaikan berkelanjutan pada sistem CEISA di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia mengakui bahwa sistem ini seringkali memberikan kemudahan, namun juga tak jarang menuai keluhan dari pengguna. Oleh karena itu, ia meminta agar sistem tersebut terus dievaluasi dan ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Menteri Keuangan juga mengingatkan kedua pejabat baru untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyadari adanya kontradiksi dalam ekspektasi masyarakat, di mana di satu sisi menginginkan peningkatan penerimaan pajak, namun di sisi lain enggan untuk membayar pajak.

"Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola," tuturnya.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa tugas yang diemban oleh kedua dirjen baru tidaklah mudah. Tantangan perekonomian dan keuangan negara ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, ia meminta agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi.

"Tugas penting di pundak saudara-saudara sekalian adalah melayani bangsa, mengelola keuangan negara secara kredibel, andal dan terpercaya. Tugas ini tidak mudah karena pada hari-hari ini dan ke depan tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan negara akan terus dinamis kompleks dan bahkan berat," imbuhnya.

Sebagai penutup, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat luas, mulai dari penyusunan kebijakan ekonomi makro hingga pengelolaan belanja negara. Oleh karena itu, pejabat di Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan membawa Indonesia menuju kemajuan.

"Dengan tanggung jawab yang begitu luas yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka pejabat di Kementerian Keuangan memiliki peran yang begitu sangat penting, menjaga kepercayaan publik, menjaga keuangan negara dan terus berikhtiar untuk terus membawa Indonesia menuju kemajuan dengan keuangan negara yang dikelola secara profesional, amanah, akuntabel, transparan," pungkas Sri Mulyani.