Dalam sistem peradilan, palu hakim bukan sekadar alat untuk mengesahkan keputusan hukum. Ia melambangkan kekuasaan negara, kredibilitas lembaga peradilan, dan idealnya, mencerminkan etika publik yang tinggi. Namun, citra ini terancam oleh gaya hidup hedonis sebagian penegak hukum, yang mencoreng semangat keadilan dan kesederhanaan yang seharusnya menjadi landasan profesi mereka.

Sorotan terhadap gaya hidup mewah para hakim mencuat ke permukaan. Ketua Mahkamah Agung secara terbuka mengkritik ketidaksesuaian antara gaji seorang hakim dengan gaya hidup mewah yang dipamerkan, termasuk kepemilikan jam tangan mewah dan mobil mewah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin seorang hakim dengan gaji tertentu dapat membiayai gaya hidup semewah itu? Hal ini menimbulkan kecurigaan dan mengikis kepercayaan publik terhadap integritas peradilan.

• Erosi Kepercayaan Publik: Gaya hidup mewah para hakim menciptakan kesenjangan antara nilai-nilai yang ditegakkan di pengadilan dan perilaku pribadi mereka. Publik mempertanyakan legitimasi putusan peradilan ketika hakim yang memutus perkara korupsi justru hidup dalam kemewahan yang mencolok.
• Krisis Institusional: Ketika hakim tidak lagi merasa malu untuk hidup mewah, hal ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga indikasi krisis institusional. Palu hakim yang seharusnya menjadi simbol keadilan, justru menjadi alat kepentingan pribadi.
• Pentingnya Etika dan Keteladanan: Etika profesi hukum tidak terbatas pada ruang pengadilan, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan bukan berarti kemiskinan, tetapi kemampuan untuk membatasi diri dan menjauhi kemewahan yang menimbulkan kecurigaan. Keteladanan dari pimpinan lembaga peradilan sangat penting untuk memulihkan martabat lembaga.
• Rasa Malu sebagai Benteng Moralitas: Rasa malu adalah benteng terakhir moralitas bagi penegak hukum. Rasa malu untuk mengambil yang bukan haknya, tampil berlebihan, dan menjadikan jabatan sebagai sarana pamer. Ketika rasa malu hilang, palu kehilangan kehormatannya dan hakim hanya menjadi administrator kekuasaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penerapan pola hidup sederhana bagi aparatur peradilan merupakan langkah positif, namun tidak cukup. Keteladanan dari pimpinan lembaga sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif. Reformasi peradilan harus mencakup pengendalian gaya hidup, audit harta kekayaan, penelusuran transaksi mencurigakan, dan pengawasan media sosial. Selain itu, Komisi Yudisial perlu diperkuat untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan. Promosi dan mutasi hakim harus berbasis meritokrasi dan rekam jejak integritas.

Gaya hidup mewah di kalangan penegak hukum bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah institusional yang memerlukan perbaikan kolektif. Jika palu adalah simbol keadilan, maka tangan yang menggenggamnya harus bersih dari ambisi duniawi. Publik membutuhkan hakim yang sederhana dalam hidup, tetapi tegas dalam putusan, yang menjunjung keadilan, bukan memamerkan status.

Reformasi Peradilan: Lebih dari Sekadar Regulasi

Reformasi peradilan tidak bisa hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan. Ia harus menyentuh aspek paling pribadi dari seorang hakim: gaya hidup. Pengendalian gaya hidup harus menjadi bagian integral dari strategi pembenahan struktural.

• Audit Harta Kekayaan dan Transaksi Mencurigakan: Audit harta kekayaan yang transparan dan penelusuran transaksi mencurigakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa kekayaan hakim diperoleh secara sah dan tidak terkait dengan praktik korupsi.
• Pengawasan Media Sosial: Pengawasan media sosial bukan berarti melanggar privasi, tetapi merupakan bagian dari akuntabilitas etik jabatan. Hakim perlu menyadari bahwa gaya hidup yang dipamerkan di media sosial dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas mereka.
• Peran Komisi Yudisial: Komisi Yudisial harus diperkuat, tidak hanya dalam pengawasan etik, tetapi juga dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan. KY harus memiliki sumber daya dan kewenangan yang memadai untuk menyelidiki laporan mengenai gaya hidup mewah hakim dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.
• Meritokrasi dan Rekam Jejak Integritas: Promosi dan mutasi hakim harus didasarkan pada meritokrasi dan rekam jejak integritas. Hakim yang memiliki kinerja baik dan reputasi bersih harus diberi kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, hakim yang terbukti melanggar etika atau terlibat dalam praktik korupsi harus ditindak tegas.

Hedonisme di balik palu adalah persoalan serius yang mengancam integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Perbaikan harus dilakukan secara kolektif, mulai dari pimpinan lembaga hingga hakim di tingkat bawah. Dengan integritas yang terjaga, palu hakim akan kembali menjadi suara kebenaran dan keadilan.