Pemerintah menunjuk Letnan Jenderal TNI AD Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, memicu perbincangan mengenai alasan di balik pemilihan sosok dari kalangan militer untuk memimpin instansi tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini didasari oleh kebutuhan akan pemimpin yang memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran di sektor kepabeanan. Ia menyoroti maraknya penyelundupan dan peredaran barang ilegal yang kerap memanfaatkan celah di jalur Bea Cukai. "Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

Menurut Prasetyo, sosok dengan latar belakang militer seperti Djaka Budhi Utama dinilai memiliki kemampuan koordinasi lintas wilayah dan instansi yang mumpuni. Hal ini krusial mengingat banyaknya pos Bea Cukai yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga diperlukan kerjasama yang solid antar berbagai pihak.

"Kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia," imbuhnya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa Djaka Budhi Utama telah mengundurkan diri dari dinas aktif di TNI sebelum dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penunjukan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menandai kembalinya tradisi penunjukan pejabat dari kalangan militer untuk memimpin instansi tersebut. Sebelumnya, Wahono (1981-1983) dan Brigjen Drs. Hardjono (1986-1988) juga pernah menjabat posisi yang sama.

Wahono, sebelum menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, sudah tidak aktif sebagai anggota ABRI (sekarang TNI). Sementara itu, penunjukan Brigjen Drs. Hardjono dimaksudkan untuk memperketat pengawasan dan menindak berbagai penyelewengan yang terjadi di instansi tersebut pada masa itu.

Penunjukan ini mengisyaratkan fokus pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan. Latar belakang militer Djaka Budhi Utama diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam upaya memberantas penyelundupan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor Bea dan Cukai.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan oleh Mensesneg:

• Kebutuhan akan Keberanian: Sektor Bea Cukai memerlukan pemimpin yang berani menghadapi berbagai pelanggaran.
• Koordinasi Lintas Sektor: Kemampuan koordinasi antar wilayah, instansi, dan kementerian sangat penting.
• Pengunduran Diri dari TNI: Djaka Budhi Utama telah mengundurkan diri dari TNI untuk memenuhi persyaratan jabatan.
• Preseden Penunjukan: Sebelumnya, sudah ada pejabat militer yang pernah memimpin Bea Cukai.
• Fokus Pemerintah: Penguatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan menjadi prioritas.