Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti implementasi sejumlah janji kampanye Gubernur Pramono yang dinilai tidak terealisasi sesuai rencana. Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, secara terbuka mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijanjikan.

Lukmanul Hakim menekankan pentingnya penyesuaian program dengan kondisi riil yang ada. “Penyesuaian sejak dini diperlukan agar program-program tersebut relevan dengan realitas dan kondisi yang dihadapi,” ujarnya kepada media, Jumat (23/5/2025).

Fokus utama sorotan DPRD adalah dua program utama yang mengalami perubahan signifikan atau bahkan pembatalan:

• Program Pemasangan CCTV di Seluruh RT/RW: Program ini, yang semula bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dan peredaran narkoba di tingkat masyarakat, kini berubah menjadi proyek penyewaan kamera pengawas secara terpusat melalui pihak ketiga.
• Program Sarapan Gratis untuk Siswa Sekolah: Program ini, yang sebelumnya diharapkan dapat melengkapi program Makan Siang Bergizi Gratis dari pemerintah pusat, dibatalkan pada Maret 2025 dan diganti dengan kebijakan revitalisasi kantin sekolah.

Lukmanul Hakim mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perubahan mendadak ini tidak hanya akan mengecewakan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana teknis di lapangan. Menurutnya, meskipun program ideal sangat penting, realisme terhadap kondisi fiskal yang ada juga harus menjadi pertimbangan utama.

Gubernur Pramono sebelumnya mengumumkan rencana penyewaan CCTV yang akan dipasang di wilayah padat penduduk. Ia berpendapat bahwa penyewaan CCTV lebih hemat dan efisien dibandingkan dengan pembelian unit baru. Selain itu, ia juga telah membatalkan program sarapan gratis dan menggantinya dengan revitalisasi kantin sekolah, dengan tujuan menjadikannya sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Perbaikan kantin-kantin di sekolah-sekolah akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi,” kata Pramono.

Perubahan kebijakan ini memicu diskusi intensif di kalangan anggota dewan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan program. Evaluasi yang komprehensif diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan realistis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta.