Kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan seorang mantan pejabat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb), berinisial DS, sebagai tersangka. DS diketahui menjabat sebagai Pimpinan Divisi Koperasi dan Komersial bank bjb pada tahun 2020. Pihak bank bjb sendiri telah mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan sejak April 2023.

Manajemen bank bjb dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan penjelasan rinci mengenai kronologi pemberian kredit yang melibatkan DS. Kredit modal kerja tersebut diberikan pada tahun 2020. Akibat permasalahan ini, Sritex tercatat memiliki utang pokok sebesar Rp 543,98 miliar kepada bank bjb. Sebagai langkah mitigasi risiko setelah putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, Sritex telah mencadangkan seluruh utang tersebut.

Menyusul putusan pailit tersebut, bank bjb mengajukan tagihan yang mencakup pokok, bunga, dan denda. Total tagihan yang diajukan mencapai Rp 671,79 miliar. "Kami informasikan bahwa tagihan (pokok, bunga, dan denda) yang diajukan Perseroan pada proses kepailitan PT Sritex adalah sebesar Rp 671.795.983.586," demikian pernyataan resmi dari Manajemen bank bjb.

Sehubungan dengan proses hukum pidana yang sedang berlangsung di Kejagung, pihak manajemen bank bjb telah memberikan keterangan kepada penyidik. Bank bjb menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif sepenuhnya dalam proses hukum yang berjalan. "Bahwa berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan, baik secara proses hukum bidang kepailitan maupun bidang pidana, perseroan akan kooperatif, mengikuti proses hukum yang berlaku, guna mendukung kelancaran tiap tahapannya. Kami percaya bahwa proses hukum akan berlangsung objektif," lanjut pernyataan Manajemen bank bjb.

Manajemen bank bjb mengakui bahwa proses hukum ini menjadi prioritas utama. Meskipun keterlibatan mantan pejabat berpotensi memengaruhi citra dan reputasi bank, perseroan memastikan bahwa operasional dan layanan perbankan tetap berjalan normal.

Untuk memitigasi dampak reputasi akibat dugaan kasus korupsi ini, bank bjb mengambil langkah-langkah proaktif dengan memberikan klarifikasi sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, bank juga memastikan bahwa layanan operasional tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.