Dewan Perwakilan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menyoroti aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan dan berpotensi menghambat iklim investasi serta kelancaran dunia usaha. Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyampaikan keprihatinannya atas fenomena ini dan mendesak agar ormas-ormas yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan aktivitas ekonomi segera ditertibkan.

Muzani menjelaskan bahwa keberadaan ormas, terlepas dari nama atau tujuan yang mereka bawa, seringkali menjadi sumber masalah bagi kegiatan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha agar investasi dapat berjalan lancar dan pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu.

"Fenomena ini cukup mengusik, karena ormas, dengan berbagai cap dan stempel, kerap kali menjadi penghambat bagi kelancaran kegiatan dunia usaha," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/05/2025).

Lebih lanjut, Muzani menuturkan bahwa penertiban terhadap ormas-ormas yang meresahkan merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia berharap agar kehadiran ormas tidak lagi menjadi ancaman bagi kelangsungan dan perkembangan dunia usaha.

"Saya kira perlu ada penertiban terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum, kelompok, atau bahkan organisasi masyarakat yang mengatasnamakan apapun," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memiliki perhatian khusus terhadap isu ini. Prabowo, menurut Muzani, sangat menekankan pentingnya kelancaran investasi di Indonesia sebagai salah satu kunci untuk memajukan perekonomian negara dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

"Intinya adalah bagaimana sektor dunia usaha dan investasi bisa berjalan tenang, lancar, dan tumbuh dengan baik. Hal ini akan menjadi faktor krusial bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian kita, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja," pungkas Muzani.

Poin-poin penting yang mengemuka dalam pernyataan Ketua MPR:

• Desakan penertiban ormas yang meresahkan dunia usaha.
• Perlunya menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investor.
• Komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap kelancaran investasi.
• Dampak positif investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.