Skandal MinyaKita: Dari Program Subsidi Menuju Praktik Curang Kemasan

Program MinyaKita, minyak goreng bersubsidi pemerintah, yang diluncurkan sebagai respons atas kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng pada tahun 2022, kini tengah menghadapi krisis kepercayaan. Awalnya digagas sebagai solusi jangka panjang untuk menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat, khususnya lapisan menengah ke bawah, program ini justru tercoreng oleh praktik curang yang merugikan konsumen. Bukan hanya masalah kelangkaan dan harga yang kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000 per liter, tetapi juga ditemukannya ketidaksesuaian isi kemasan MinyaKita yang seharusnya berukuran 1 liter, namun kenyataannya hanya berisi 700 hingga 900 mililiter. Praktik 'penyunatan' isi kemasan ini telah terungkap melibatkan beberapa perusahaan produsen, menimbulkan gelombang kemarahan publik dan menjadi sorotan tajam berbagai pihak.

Sejak peluncurannya pada Juli 2022, MinyaKita memang telah beberapa kali mengalami gejolak. Pada tahun 2023 hingga 2024, kelangkaan melanda beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Operasi pasar dan pengawasan distribusi yang dilakukan pemerintah nampaknya belum cukup efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Pada awal 2025, harga MinyaKita kembali merangkak naik, bahkan menembus angka Rp 17.000 hingga Rp 20.000 per liter di beberapa pasar tradisional. Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa kenaikan harga ini bukan disebabkan oleh penurunan produksi, melainkan karena masalah distribusi yang buruk, praktik spekulasi, dan penjualan sistem bundling yang dilakukan oleh sejumlah pedagang dan distributor. Sistem bundling ini memaksa pembeli untuk membeli MinyaKita bersamaan dengan produk minyak goreng premium lainnya, sehingga harga jual total menjadi lebih mahal. Namun, permasalahan ini ternyata hanyalah puncak gunung es. Temuan terbaru mengenai kecurangan isi kemasan MinyaKita yang dilakukan oleh beberapa produsen telah membuka lembaran baru dalam skandal ini.

Penemuan praktik penyunatan isi kemasan MinyaKita oleh Menteri Pertanian pada Maret 2025 di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan menjadi titik balik. Inspeksi mendadak tersebut mengungkap fakta mengejutkan: kemasan MinyaKita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750 hingga 800 mililiter. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri yang mengungkap keterlibatan tiga perusahaan produsen dalam praktik tersebut. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku, baik produsen maupun distributor nakal yang terlibat dalam praktik curang ini. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain menyegel gudang distributor nakal, melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan MinyaKita di pasaran, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Di tengah gejolak ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat membeli MinyaKita, memeriksa kemasan dengan teliti sebelum membeli, dan melaporkan jika menemukan kejanggalan.

Secara keseluruhan, skandal MinyaKita ini menyoroti sejumlah kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola program subsidi pemerintah. Ke depan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi, pengawasan produksi, dan penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang kembali. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat.

• Pemerintah juga perlu mempertimbangkan strategi alternatif untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan memastikan ketersediaannya di pasaran, di luar program MinyaKita yang kini tengah terpuruk.
• Peran serta masyarakat dalam melaporkan kecurangan juga sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menegakkan aturan dan melindungi konsumen.