Hingga akhir April 2025, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp 806,2 triliun. Angka ini setara dengan 22,3% dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa capaian ini diraih di tengah upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 546,8 triliun, atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 253,6 triliun (21,9%), sementara belanja non-K/L atau Belanja Bendahara Umum Negara (BUN) mencapai Rp 293,1 triliun (19% dari target).

Transfer ke daerah menunjukkan realisasi yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini melampaui kecepatan belanja pemerintah pusat. Sri Mulyani juga menyoroti bahwa pendapatan negara secara keseluruhan tumbuh lebih cepat dibandingkan belanja negara.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada April 2024, realisasi belanja mencapai 23,8% atau Rp 591,7 triliun. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya penyelenggaraan Pemilu pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Suahasil merinci realisasi belanja K/L yang mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp 102 triliun, atau 33,3% dari alokasi APBN. Peningkatan belanja pegawai ini disebabkan oleh transisi pemerintahan di beberapa K/L yang memerlukan belanja pegawai lebih tinggi, serta penerimaan pegawai baru pada bulan April.

Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar Rp 43,6 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh proses pemadanan dan validasi data, khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan ketepatan sasaran dari belanja perlindungan sosial.

• PKH: Realisasi tahun lalu (April) Rp 10,5 triliun, tahun ini Rp 7,3 triliun (akan dibayarkan Mei-Juni).
• PIP: Realisasi tahun lalu (April) Rp 5,9 triliun, tahun ini Rp 1,5 triliun (jumlah penerima tidak berubah signifikan).
• Kartu Sembako: Realisasi tahun ini Rp 10,9 triliun (validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk perbaikan ketepatan sasaran).

Di sisi lain, belanja modal menunjukkan akselerasi sejak bulan Maret dan berlanjut di bulan April, mencapai Rp 36,6 triliun. Dana ini digunakan untuk groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengadaan peralatan dan mesin, termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 293,1 triliun, termasuk pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp 70,8 triliun yang dibayarkan sesuai jadwal. Jumlah pensiunan yang menerima manfaat mengalami peningkatan sekitar 55.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang telah dicairkan mencapai Rp 47,4 triliun.