Koperasi Desa Merah Putih Hadir sebagai Solusi Ketidaktepatan Sasaran Subsidi Negara

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan inisiatif pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Budi Arie menyoroti adanya permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi negara selama ini. Ia mencontohkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk subsidi pupuk dan elpiji, yang sayangnya belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Selama ini, kita melihat subsidi pupuk yang nilainya mencapai Rp 43 triliun, serta subsidi elpiji yang bahkan menyentuh ratusan triliun, seringkali tidak tepat sasaran," ungkap Budi Arie. Ia menambahkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah seringkali terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga esensi dari subsidi negara tidak tercapai.

Menurut Budi Arie, barang yang telah disubsidi oleh negara seharusnya menjadi barang publik. Oleh karena itu, pendistribusiannya pun harus dilakukan oleh lembaga publik, dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih. Ia memberikan contoh kasus pupuk bersubsidi yang seharusnya bisa dinikmati petani dengan harga yang terjangkau. Namun, di lapangan, petani seringkali harus membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pabrik.

"Petani, setelah saya cek, membeli pupuk subsidi dengan harga Rp 4.800, padahal harga dari pabrik hanya Rp 2.300. Ini kan dua kali lipat! Artinya, mereka tidak menikmati subsidi," tegas Budi Arie. Ia juga menyoroti peran perantara (middle man) yang diperkirakan menerima keuntungan hingga Rp 300 triliun per tahun dari komoditas bersubsidi. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan tengkulak dan rentenir yang semakin membebani masyarakat.

Dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan penyaluran subsidi dapat lebih tepat sasaran dan dinikmati langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Koperasi ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap barang-barang bersubsidi dengan harga yang wajar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.