MA Gandeng KPK Awasi Kekayaan Hakim, UU Perampasan Aset Bukan Penghalang
Mahkamah Agung Perketat Pengawasan Harta Hakim
Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas dalam upaya membersihkan citra peradilan dari praktik korupsi dan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil keuangan para hakim. Ketua MA, Sunarto, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menunggu pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memulai evaluasi terhadap harta kekayaan para hakim di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap sorotan publik terkait gaya hidup hedon sejumlah hakim yang dinilai tidak sepadan dengan gaji yang mereka terima.
Dalam acara pembinaan pimpinan pengadilan dan hakim se-Jakarta, Sunarto menyampaikan komitmennya untuk menindak tegas hakim-hakim yang terbukti menyembunyikan atau memiliki harta yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia menegaskan bahwa MA telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu proses evaluasi LHKPN para hakim. KPK, menurut Sunarto, telah memberikan izin kepada Badan Pengawasan (Bawas) MA untuk mengakses dan menelaah data LHKPN para hakim.
"Kami akan mulai membenahi dari Badan Peradilan. Kami tidak akan menunggu Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Kami akan mengevaluasi harta bapak ibu sekalian," tegas Sunarto.
Sunarto juga menyoroti gaya hidup mewah sebagian hakim yang dinilai tidak pantas. Ia menyebutkan contoh hakim yang bergaji puluhan juta rupiah namun menggunakan barang-barang mewah seperti tas Louis Vuitton, sepatu Bally, dan mengendarai mobil Porsche. Menurutnya, hal ini sangat memalukan dan mencoreng citra lembaga peradilan.
"Gajinya Rp 27 juta, Rp 23 juta, pakai LV, pakai Bally, pakai Porsche, enggak malu," ujarnya dengan nada prihatin.
MA bertekad untuk menindaklanjuti setiap indikasi ketidakberesan dalam LHKPN para hakim. Jika ditemukan harta yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan profil keuangan, MA akan menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Langkah MA ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Evaluasi LHKPN diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membersihkan peradilan dari praktik korupsi dan memastikan bahwa hakim-hakim menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.
Kasus LHKPN Jadi Perhatian
Beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK bermula dari analisis LHKPN para pejabat. Temuan harta yang tidak wajar atau tidak dilaporkan menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi. Beberapa contoh kasus yang mencuat adalah kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, serta mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Kasus-kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi MA untuk lebih serius dalam mengawasi harta kekayaan para hakim.
Selain itu, beberapa waktu terakhir, sejumlah hakim juga ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam suap untuk memengaruhi putusan perkara. Kasus-kasus ini semakin memperburuk citra peradilan dan mendorong MA untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka membersihkan diri.
Dengan menggandeng KPK dan melakukan evaluasi LHKPN secara berkala, MA berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, dan berintegritas.