Transformasi Eks-Bakorwil Solo Menjadi Mal Pelayanan Publik: Wujud Komitmen Pelayanan Publik Gubernur Jateng

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi mengumumkan rencana transformasi gedung bekas Kantor Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) Solo menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dan sekaligus merealisasikan janji politiknya. Saat ini, gedung tersebut difungsikan sebagai Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kunjungannya ke lokasi pada Senin, 10 Maret 2025, Gubernur Luthfi didampingi Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan bahwa rencana pengembangan MPP di bekas gedung Bakorwil merupakan strategi kunci untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. "Tujuan utama dari proyek ini adalah memangkas birokrasi dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di tingkat kabupaten," ungkap Gubernur Luthfi. Ia menambahkan bahwa penataan gedung tersebut sebagai MPP bertujuan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi di daerah-daerah. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengefisiensikan penggunaan aset pemerintah yang telah ada.

Gubernur Luthfi mengakui bahwa ini merupakan kunjungan pertamanya ke gedung eks-Bakorwil Solo. Setelah meninjau kondisi bangunan, ia menyatakan optimisme terhadap kelancaran proyek ini. "Saya baru pertama kali melihat kondisi bangunan ini secara langsung, dan saya yakin ini bisa diwujudkan. Kehadiran Pak Wali Kota juga sangat membantu mempercepat proses," imbuhnya. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Solo menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Keberadaan MPP di Solo diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih terintegrasi dan efisien bagi masyarakat.

Proses transformasi gedung eks-Bakorwil menjadi MPP telah dimulai dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gubernur Luthfi menekankan pentingnya strategi penempatan OPD yang tepat di MPP agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Semua OPD akan dilibatkan, namun kami akan memilih OPD-OPD yang paling strategis untuk ditempatkan di MPP, tanpa perlu penambahan anggaran dan personel," jelasnya. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya menjadi fokus utama dalam proyek transformasi ini.

Transformasi ini bukan sekadar renovasi fisik, melainkan juga perubahan paradigma pelayanan publik. Gubernur Luthfi menekankan pentingnya birokrasi yang responsif dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. "Janji politik saya untuk mempermudah pelayanan masyarakat akan terwujud. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang melayani, hingga kepada masyarakat di pelosok sekalipun. Dengan adanya MPP ini, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor provinsi," tegas Gubernur Luthfi. Ia berharap MPP ini akan menjadi contoh bagi pengembangan MPP di daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

Langkah-langkah yang akan dilakukan:

• Inventarisasi dan asesmen menyeluruh terhadap kondisi gedung eks-Bakorwil.
• Perencanaan desain dan tata ruang MPP yang efisien dan ramah pengguna.
• Seleksi dan penempatan OPD yang strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
• Pengadaan dan instalasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
• Pelatihan dan pembekalan bagi petugas MPP untuk memberikan layanan prima.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan yang tersedia di MPP.

Proyek transformasi gedung eks-Bakorwil Solo menjadi Mal Pelayanan Publik ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan MPP di daerah lainnya, serta menjadi contoh nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.