Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan klarifikasi terkait julukan "raja" yang kerap disematkan kepadanya. Melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Dedi membantah bahwa sebutan tersebut berasal dari internal pemerintahannya, baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun saat ini di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, selama masa jabatannya sebagai Bupati Purwakarta, tidak ada seorang pun Sekretaris Daerah (Sekda) ataupun kepala dinas yang memanggilnya dengan sebutan "raja". Hal serupa juga berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini. Ia menegaskan bahwa para pejabat di bawah kepemimpinannya selalu menggunakan panggilan yang sesuai dengan jabatan dan protokoler yang berlaku.

"Saya tidak pernah dipanggil raja oleh sekda maupun kepala dinas," tegas Dedi dalam video tersebut. Pernyataan ini sekaligus membantah berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai gaya kepemimpinannya yang dianggap feodal atau mengadopsi sistem kerajaan.

Menariknya, Dedi justru berjanji akan mengungkap sumber asli dari julukan "raja" yang melekat padanya. Ia berencana mengadakan wawancara khusus dengan menghadirkan narasumber yang mengetahui secara pasti asal-usul sebutan tersebut. Dedi berharap, dengan mengungkap sumbernya, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan meluruskan kesalahpahaman yang mungkin timbul.

"Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal, nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa, biar dia yang jelasin," ungkap Dedi, menimbulkan rasa penasaran di kalangan warganet dan masyarakat luas. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa julukan tersebut kemungkinan besar berasal dari luar lingkungan pemerintahan, atau mungkin memiliki konotasi yang berbeda dari yang selama ini dipersepsikan.

Klarifikasi ini sekaligus menjadi upaya Dedi Mulyadi untuk menepis berbagai rumor negatif yang beredar mengenai hubungannya dengan para bawahannya. Ia ingin menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya profesional dan tidak didasarkan pada praktik-praktik yang menyerupai sistem kerajaan. Dedi berharap, dengan memberikan penjelasan yang transparan, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Dedi Mulyadi dalam klarifikasinya:

• Penolakan Julukan Raja: Dedi Mulyadi membantah bahwa dirinya pernah dipanggil "raja" oleh para bawahannya, baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun sebagai Gubernur Jawa Barat.
• Janji Ungkap Sumber: Dedi berjanji akan mengungkap sumber asli dari julukan "raja" melalui wawancara khusus dengan narasumber yang kompeten.
• Penegasan Gaya Kepemimpinan: Dedi menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya profesional dan tidak didasarkan pada praktik-praktik feodal atau sistem kerajaan.
• Tujuan Klarifikasi: Klarifikasi ini bertujuan untuk menepis rumor negatif dan memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat.

Dengan klarifikasi ini, Dedi Mulyadi berharap dapat mengakhiri spekulasi dan rumor yang beredar mengenai dirinya dan gaya kepemimpinannya. Ia berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional dan transparan demi kemajuan Jawa Barat.