Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah proaktif untuk mencegah potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan praktik penyelewengan subsidi di wilayahnya. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina untuk membahas strategi pengawasan yang lebih efektif di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap isu kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Balikpapan. Meskipun Samarinda belum mengalami masalah serupa, Andi Harun menegaskan pentingnya langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan BBM yang stabil bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun melakukan pengecekan data ketersediaan BBM dan memastikan stok di Samarinda dalam kondisi aman. Pemerintah Kota Samarinda juga menyoroti praktik pengetapan BBM yang masih terjadi di beberapa SPBU.

Andi Harun menjelaskan bahwa sistem barcode yang selama ini digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi memiliki celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut dapat membuat barcode palsu yang memungkinkan mereka mengisi BBM berulang kali dalam satu hari.

Selain itu, Andi Harun juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung di sebagian besar SPBU di Samarinda. Dari 30 SPBU yang ada, hanya dua yang memiliki sistem deteksi kendaraan yang lengkap, termasuk detail gambar. Sementara 28 SPBU lainnya hanya mengandalkan CCTV yang sulit diakses.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Andi Harun mengusulkan agar Pemerintah Kota Samarinda ikut berpartisipasi dalam pemasangan CCTV yang dapat diakses oleh publik, termasuk pihak kepolisian dan kejaksaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pendistribusian BBM di Samarinda.

Andi Harun menekankan pentingnya mengakui kelemahan yang ada untuk dapat mencari solusi perbaikan yang efektif. Ia berharap langkah-langkah yang diambil dapat meningkatkan tata kelola BBM di Samarinda dan mencegah praktik penyelewengan subsidi.

Sistem Barcode yang Rawan Disalahgunakan

Sistem barcode yang seharusnya menjadi solusi efektif dalam mendistribusikan BBM bersubsidi, justru menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mampu memanipulasi sistem dan membuat barcode palsu, sehingga dapat mengisi BBM berulang kali dalam satu hari di SPBU yang sama. Hal ini tentu merugikan masyarakat dan negara.

Keterbatasan Fasilitas Pengawasan di SPBU

Sebagian besar SPBU di Samarinda masih minim fasilitas pendukung untuk pengawasan. Hanya dua SPBU yang memiliki sistem lengkap dengan deteksi kendaraan hingga detail gambar. Sementara sisanya hanya mengandalkan CCTV yang sulit diakses. Kondisi ini mempersulit pengawasan dan rentan terhadap praktik penyelewengan.

Usulan Pemasangan CCTV yang Dapat Diakses Publik

Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pengawasan, Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan pemasangan CCTV yang dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat, kepolisian, dan kejaksaan dapat ikut serta dalam mengawasi pendistribusian BBM di SPBU. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik penyelewengan.

Pentingnya Pengakuan Kelemahan dan Perbaikan Tata Kelola

Wali Kota Samarinda menekankan pentingnya mengakui kelemahan yang ada untuk dapat mencari solusi perbaikan yang efektif. Dengan mengakui kelemahan, maka akan terbuka ruang untuk melakukan inovasi dan meningkatkan tata kelola BBM di Samarinda. Hal ini bertujuan untuk mencegah kelangkaan dan praktik penyelewengan subsidi yang merugikan masyarakat dan negara.