Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pergantian pucuk pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bimo Wijayanto dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, menggantikan Suryo Utomo yang kini mengemban amanah sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Acara pelantikan yang berlangsung di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (23/05/2025), menjadi saksi bisu transisi kepemimpinan strategis ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutannya, menyampaikan pesan khusus kepada Suryo Utomo. Dengan nada penuh keakraban, Sri Mulyani berkelakar agar Suryo Utomo tetap tegar dan menerima perubahan ini dengan lapang dada. Ucapan tersebut terlontar di tengah sorotan publik terhadap isu perpajakan, terutama terkait implementasi sistem Coretax.

"Pak Suryo Utomo, barangkali banyak yang matanya melihat ke Pak Suryo lebih banyak, yang tabah ya Pak ya," ujar Sri Mulyani, mencerminkan apresiasi atas dedikasi dan kinerja Suryo Utomo selama menjabat sebagai Dirjen Pajak.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak merupakan keputusan yang diambil oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebelumnya, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima arahan langsung dari Presiden untuk membenahi sistem perpajakan Indonesia. Fokus utama adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan independensi sistem pajak, demi mengamankan program-program nasional pemerintah.

"Beliau (presiden) berikan banyak arahan. Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia supaya lebih akuntabel, independen dan berintegritas, untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," tutur Bimo Wijayanto usai pertemuannya dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (20/05/2025).

Sementara itu, Suryo Utomo akan memimpin Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan, sebuah unit baru di bawah Kemenkeu. Tugas utama badan ini adalah mendorong digitalisasi proses bisnis di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah ini sejalan dengan visi modernisasi administrasi keuangan negara.

Sri Mulyani menambahkan, "Mungkin karena saya Menteri Keuangan yang cukup lama, dulu di meja Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan itu tumpukan map banyak, sekarang tidak pernah ada, yang ada hanyalah laptop karena semua naskah dan nota dinas dan penugasan secara digital,"

Pergantian kepemimpinan di DJP dan pembentukan badan baru ini menandai komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Diharapkan, Bimo Wijayanto dapat membawa angin segar dan memperkuat sistem perpajakan Indonesia, sementara Suryo Utomo dapat mewujudkan transformasi digital di Kemenkeu.