Skandal Beras Guncang Kabinet Jepang: Menteri Pertanian Mengundurkan Diri

Komentar yang dianggap remeh oleh Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Taku Eto, mengenai beras telah memicu badai politik yang berujung pada pengunduran dirinya. Eto, yang bermaksud melontarkan lelucon tentang dirinya yang tidak pernah membeli beras karena menerima pasokan berlimpah dari para pendukungnya, justru menuai kecaman keras di tengah krisis biaya hidup yang melanda Jepang.

Pengunduran diri Eto menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang sedang berjuang untuk mempertahankan dukungan publik. Isu beras memang sangat sensitif di Jepang, dengan sejarah kelam yang mencatat bagaimana kekurangan pasokan dan lonjakan harga beras dapat memicu kerusuhan sosial dan bahkan menggulingkan pemerintahan, seperti yang terjadi pada tahun 1918.

Akar Masalah: Salah Perhitungan Pemerintah dan Perubahan Pasar

Kenaikan harga beras yang signifikan, bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat dalam setahun terakhir, disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk kesalahan perhitungan pemerintah terkait proyeksi permintaan dan perubahan dinamika pasar. Ekonom pertanian dari Universitas Ibaraki, Kunio Nishikawa, menjelaskan bahwa hingga tahun 1995, pemerintah secara aktif mengendalikan produksi padi melalui kerjasama dengan koperasi pertanian. Meskipun undang-undang tersebut telah dicabut, Kementerian Pertanian tetap menerbitkan perkiraan permintaan untuk membantu petani menghindari kelebihan produksi. Namun, perkiraan tersebut meleset pada tahun 2023 dan 2024, dengan perkiraan permintaan 6,8 juta ton, sementara permintaan aktual mencapai 7,05 juta ton.

Peningkatan permintaan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk lonjakan wisatawan yang mengunjungi Jepang dan peningkatan frekuensi makan di luar rumah pasca-pandemi. Di sisi lain, produksi beras aktual lebih rendah dari perkiraan, yaitu hanya 6,61 juta ton. Kementerian Pertanian mengakui adanya lonjakan permintaan beras akibat faktor-faktor tersebut, termasuk harga beras yang relatif terjangkau dibandingkan bahan makanan lain, serta peningkatan jumlah wisatawan asing. Selain itu, kualitas beras juga terpengaruh oleh suhu ekstrem yang menyebabkan penurunan produksi.

Dilema Petani dan Konsumen

Kondisi ini menciptakan dilema bagi petani dan konsumen. Selama bertahun-tahun, petani padi tidak memperoleh keuntungan yang signifikan. Kosuke Kasahara, seorang petani generasi ketiga di Niigata, mengungkapkan bahwa biaya produksi 60 kg beras mencapai sekitar 18.500 yen, sementara koperasi setempat hanya menawarkan harga 19.000 yen pada tahun lalu. Bahkan, pemerintah memberikan insentif keuangan kepada pemerintah kota yang setuju untuk mengurangi produksi beras.

Namun, situasi kini berbalik. Harga beras melonjak hingga 40.000 yen hingga 50.000 yen per 60 kg, yang menjadi kabar buruk bagi konsumen, tetapi memberikan peluang bagi petani untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Meskipun demikian, kemarahan publik atas kenaikan harga ini mendorong pemerintah untuk melelang cadangan beras darurat pada bulan Maret untuk menekan harga.

Langkah Pemerintah dan Implikasi Politik

Langkah pemerintah untuk melepaskan cadangan beras darurat, yang biasanya hanya digunakan dalam situasi bencana alam, memicu kontroversi. Beberapa pihak merasa dikhianati karena pemerintah sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan cadangan tersebut untuk mengendalikan harga. Di tengah situasi ini, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengimpor beras dari Korea Selatan dan bahkan Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, langkah ini ditentang oleh konsumen yang lebih memilih beras lokal.

Krisis beras ini menjadi isu politik yang sensitif menjelang pemilihan umum penting di Jepang. Pemerintah harus berupaya menenangkan hati konsumen dan petani, terutama kelompok lansia yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memberikan suara. Keputusan yang diambil terkait isu beras ini akan memiliki dampak signifikan terhadap dukungan publik terhadap pemerintah.

Masa Depan Industri Beras Jepang

Perdebatan mengenai masa depan industri beras Jepang juga semakin mencuat. Sebagian pihak berpendapat bahwa sektor ini terlalu diproteksi oleh pemerintah dan seharusnya membiarkan mekanisme pasar bekerja. Shinya Tabuchi, seorang petani, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya membiarkan petani yang tidak menguntungkan untuk gagal, sehingga generasi muda dapat menghasilkan uang. Namun, pandangan ini ditentang oleh pihak lain yang menekankan pentingnya pertanian dalam menjaga komunitas pedesaan. Kosuke Kasahara berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan harga beli yang dijamin untuk melindungi petani dan mencegah kehancuran daerah pedesaan.

Berikut beberapa point penting:

• Menteri Pertanian Jepang mengundurkan diri akibat komentar terkait beras yang dianggap tidak sensitif.
• Kenaikan harga beras disebabkan oleh kesalahan perhitungan pemerintah dan perubahan dinamika pasar.
• Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menekan harga, termasuk melelang cadangan beras dan mempertimbangkan impor.
• Isu beras menjadi isu politik yang sensitif menjelang pemilihan umum.
• Perdebatan mengenai masa depan industri beras Jepang semakin mencuat.

Daftar Kata Penting

• Beras
• Harga Beras
• Menteri Pertanian
• Pengunduran Diri
• Krisis Biaya Hidup
• Jepang
• Petani
• Konsumen
• Pemerintah
• Pemilihan Umum