Penundaan Pengangkatan ASN: Ketidakpastian dan Dampak Ekonomi Bagi Calon Pegawai Negeri

Ribuan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang telah dinyatakan lolos seleksi kini menghadapi gelombang ketidakpastian setelah pemerintah menunda pengangkatan mereka hingga Oktober 2025. Keputusan ini menimbulkan gejolak dan kecemasan di kalangan CASN, terutama mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penundaan ini bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan pukulan telak bagi para CASN yang telah melalui proses seleksi yang panjang dan melelahkan, mulai dari ujian hingga tahap pemberkasan. Salah satu CASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. “Kami telah mengikuti seluruh tahapan dengan baik dan kini hanya menunggu penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa masa kontrak kerjanya akan berakhir pada Mei 2025. Jika kontrak tidak diperpanjang, ia akan menghadapi masa pengangguran. “Kalau diperpanjang ya alhamdulillah, tapi kalau enggak, mau tidak mau harus cari sampingan lain,” tambahnya, menggambarkan dilema yang dihadapi ribuan CASN lainnya.

Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sejumlah CASN telah mengajukan pengunduran diri dari pekerjaan sebelumnya dan harus menanggung konsekuensi berupa denda yang jumlahnya cukup besar. “Sekarang ini, anggap sudah mengajukan resign, kami kebingungan juga karena harus membayar penalti dan jumlahnya besar,” ungkap CASN tersebut. Kondisi ini memperlihatkan dampak ekonomi yang signifikan bagi para CASN yang terdampak kebijakan penundaan pengangkatan ini.

Pemerintah sendiri telah mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Pengangkatan CPNS yang seharusnya dilakukan pada Maret 2025 ditunda hingga 1 Oktober 2025, sementara PPPK baru akan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam rapat bersama Komisi II DPR terkait usulan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026, terkesan kurang mampu meredam gelombang protes dan kecemasan yang melanda para CASN.

Demonstrasi yang dilakukan oleh para CASN menunjukkan tingkat keprihatinan dan kecemasan yang tinggi. Aksi ini menjadi cerminan dari kekecewaan dan upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah lama dinantikan. Ribuan CASN kini berharap adanya kebijakan yang lebih adil dan transparan untuk mencegah mereka terjerat dalam ketidakpastian ekonomi akibat perubahan kebijakan pemerintah yang dinilai mendadak dan kurang mempertimbangkan dampaknya bagi para CASN yang telah melewati proses seleksi yang panjang dan melelahkan. Ke depan, dibutuhkan komunikasi yang lebih efektif dan transparan antara pemerintah dan para CASN untuk menghindari situasi serupa dan menjaga kepercayaan publik.

Dampak Penundaan:

• Ketidakpastian ekonomi bagi CASN yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
• Beban finansial tambahan akibat penalti pengunduran diri.
• Kecemasan dan keresahan di kalangan CASN.
• Potensi masalah sosial ekonomi di kalangan CASN.
• Keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan ASN.