Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja melakukan perombakan signifikan pada jajaran pejabat eselon I. Dalam pelantikan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/5/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah pejabat, termasuk penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penetapan struktur baru di Kemenkeu merupakan hasil keputusan Presiden Prabowo. Baik pejabat yang baru ditunjuk maupun yang tetap mengemban jabatan lama, semuanya mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan amanah dari pimpinan negara. "Anda mendapatkan kepercayaan dari presiden yang terpilih, sebuah kehormatan, bukanlah sebuah hak. Ini adalah privilege sekaligus harapan dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan untuk menjalankan amanah," tegasnya.

Menteri Keuangan menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo ini adalah sebuah kehormatan besar dan sekaligus tanggung jawab yang berat. Ia berharap para pejabat yang terpilih dapat membawa Kemenkeu menjadi institusi yang dapat diandalkan dalam mengelola keuangan negara.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengingatkan bahwa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar mengelola neraca keuangan. Pengelolaan APBN membutuhkan profesionalisme, keahlian teknis, dan integritas yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menciptakan instrumen kebijakan yang efektif dalam menjawab tantangan-tantangan bangsa.

APBN, menurut Sri Mulyani, memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah struktural yang menghambat kemajuan bangsa. APBN harus dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menciptakan kemajuan. Dengan demikian, APBN tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga instrumen keadilan sosial.