Kunjungan PM China, Car Free Day Sudirman-Thamrin Ditunda

Jakarta, Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah antisipatif dengan menunda pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin pada hari Minggu, 25 Mei 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Qiang, yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2025.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa penundaan CFD ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan optimalisasi pengaturan lalu lintas di wilayah-wilayah strategis yang terkait langsung dengan agenda kunjungan kenegaraan tersebut. Langkah ini dipandang perlu untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama berlangsungnya acara penting tersebut.

"Penyesuaian pengaturan lalu lintas ini diperlukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan internasional," ujar Syafrin Liputo dalam keterangan resminya, Jumat (23/05/2025).

Penundaan pelaksanaan CFD ini juga merujuk pada landasan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat 1 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membatalkan pelaksanaan HBKB jika bertepatan dengan kegiatan atau acara khusus yang membutuhkan pengaturan lalu lintas dan pengamanan ekstra.

Syafrin Liputo menambahkan, "Mengingat kegiatan kenegaraan ini membutuhkan pengaturan lalu lintas dan pengamanan khusus, maka pelaksanaan HBKB pada Minggu ini di Jalan Sudirman-Thamrin ditiadakan."

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyesuaikan rencana aktivitas mereka pada akhir pekan ini, terutama bagi warga yang rutin memanfaatkan fasilitas CFD di kawasan Sudirman-Thamrin. Masyarakat juga dianjurkan untuk terus memantau informasi terkini mengenai pengaturan lalu lintas yang mungkin terjadi selama periode kunjungan kenegaraan PM Li Qiang. Informasi terbaru akan disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya penundaan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kunjungan kenegaraan dengan sukses dan aman. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Jakarta dan memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari, meskipun terdapat penyesuaian sementara dalam pengaturan lalu lintas.