Jakarta - Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam jajaran kepemimpinannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan melantik sejumlah pejabat Eselon I pada hari ini, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat kinerja dan efektivitas kementerian dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

Pelantikan ini mencakup posisi-posisi kunci seperti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai, serta sejumlah dirjen lainnya dan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan. Rotasi dan penunjukan baru ini diharapkan dapat membawa perspektif baru dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Adapun daftar nama-nama pejabat Eselon I yang akan dilantik hari ini:

• Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
• Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystalline
• Kepala Badan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
• Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
• Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
• Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
• Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
• Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
• Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
• Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
• Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

Salah satu perubahan penting adalah penunjukan Suryo Utomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pajak, sebagai Kepala Badan Intelijen Keuangan. Rotasi ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan Suryo Utomo dalam mengemban tugas baru yang strategis.

Pelantikan pejabat Eselon I ini menjadi sorotan publik karena Kementerian Keuangan memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Kebijakan fiskal yang tepat dan pengelolaan keuangan yang efisien menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diharapkan dengan adanya perubahan dalam jajaran kepemimpinan ini, Kementerian Keuangan dapat semakin responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi global dan mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional.

Perombakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang diambil akan lebih komprehensif dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.