Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini, menyoroti pentingnya integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam pemerintahan sebagai katalisator inovasi dan efisiensi pelayanan publik. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital yang komprehensif.

Dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Innovative, Digital and Open Government (INDIGO) Network in Southeast Asia 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Rini menekankan bahwa penguatan tata kelola data menjadi fondasi krusial dalam penerapan AI yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya tentang digitalisasi, tetapi juga tentang membangun ekosistem data dan teknologi yang koheren dan berorientasi pada pelayanan warga negara.

Indonesia, sambung Rini, terbuka untuk kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak internasional. Tujuannya adalah untuk memajukan pemanfaatan AI di sektor publik, yang didasarkan pada penguatan tata kelola data dan pengembangan pemerintahan digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Direktur Digital Government Cooperation Division Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea, Park Byung Joon, yang juga hadir dalam forum tersebut, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menyoroti peran sentral AI dalam transformasi ini, karena AI memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan publik lebih efisien, terpersonalisasi, transparan, dan inklusif.

Forum OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025, yang mengusung tema “Governing with AI: Advancing Good Governance through AI Implementation in the Public Sector”, menjadi platform penting untuk berbagi praktik baik penerapan AI di sektor pemerintahan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Kemenpan-RB bekerja sama dengan OECD melalui Divisi INDIGO dan OECD Korea Policy Centre (KPC) dalam penyelenggaraan acara ini, sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam bidang pemerintahan digital, inovasi sektor publik, dan keterbukaan pemerintah.

Forum ini dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, negara anggota ASEAN, negara anggota OECD, serta delegasi dari OECD. OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025 merupakan bagian dari Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP) dan juga mendukung Global E-Leaders Initiative (GELI). GELI sendiri merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemimpin senior di bidang transformasi digital pemerintahan dari negara-negara Asia Tenggara dan anggota OECD untuk berbagi praktik baik serta memperkuat tata kelola digital, khususnya dalam pemanfaatan AI di sektor publik.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam forum tersebut meliputi:

• Penguatan tata kelola data sebagai fondasi penerapan AI yang bertanggung jawab.
• Peningkatan efisiensi dan personalisasi layanan publik melalui AI.
• Kolaborasi internasional dalam pengembangan dan penerapan AI di sektor publik.
• Pertukaran praktik baik antarnegara dalam pemanfaatan AI untuk pemerintahan yang lebih baik.